@zarryhendrik @Uki23 Bukan soal tidak disukai, netizen hanya tidak suka Uki memuji karya-nya sendiri (Kantor Komunikasi Presiden). Sabar dikit lah lihat perspektif orang lain.

@ayalogi Kasus Bahlil telah mencoreng UI jadi sgt jelek

@irasjafii Menarik bicara sama orang2 yang mau mikir. Sebelum ada BPJS Kesehatan kunjungan ke fasilitas kesehatan tidak sebanyak sekarang, setelah ada BPJS Kesehatan kapasitas rumah sakit sudah nambah berkali lipat, tetap aja masih antri. Karena akses layanan kesehatan makin merata

Presiden kita banyak target yang ingin dicapai, tapi eksekusi oleh Menteri-nya gak jelas.

@KangManto123 Emang fungsinya untuk nakut2in rakyat sendiri barangkali. China di sisi Utara mana takut dengan begituan 😁😁😁😁

@prastow Kepana panduan2 tentang Coretax justru banyak keluar dari Konsultan Pajak dibanding dari Kantor Pajak-nya sendiri Pak?

Respect 🥷👑

Muda. Cerdas. Etika.

@Jojobaaoill @asdamsiregar @realfedinuril @BennyContoh Setiap orang pasti bayar pajak, minimal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

@norhaidir @realfedinuril Tapi, apa iya untuk tujuan tersebut duit rakyat ratusan triliun dihanbur2kan? Apa sebanding?

@GabrielHib7661 @realfedinuril Ratusan triliun hanya jadi tempat wisata orang secuil ini? Berapa rupiah yg dihasilkan dari orang wisata tersebut?

@realfedinuril @BennyContoh Dia fikir duit yg difoya2 Penguasa di IKN itu dari kantong mereka sendiri, padahal dari kantong seluruh rakyat. Dari pajak yg dibayarkan oleh rakyat. Kalau duit pajaknya ga cukup, pajaknya dinaikin. Bangsat emang orang2 yg halangi rakyat mengkritik

RT @CQRS_Indonesia: Bismillah.

@ronny_hadyanto Inilah mindset pengambil kebijakan, makanya Indonesia ga pernah maju kesehatannya pasca reformasi. Kesehatan dilihat sebagai bisnis. Dari Pusat sd daerah sama. RSUD jadi target pendapatan APBD bayangin dulu

@irasjafii Sebagian problemnya tidan efektifnya tatakelola kesehatan primer setelah otonomi daerah. Pemda lebih mendengan Kemendagri dan Menkeu soal bagaimana membangun daerah dibanding Kemenkes. Apa perlu kesehatan dihapus dari otonomi daerah?

@Legislator75 @irasjafii Anda tidak membaca apa yg disampaikan. Kalau persoalannya penguatan Faskes Tingkat Pertama, maka kebijakan itu justru ada di Pemerintah (Pusat sd Daerah). BPJS Kesehatan trk berwenang meningkatkan kompetensi atau menambah dokter tingkt pertama. Baca dulu baru bacot

@irasjafii Good Point Mbak. Sebagian (besar) mindset pengambil keputusan di negara ini melihat kesehatan itu senagau bisnis yg menguntungkan, makanya yang dibanyakin (diperkuat) adalah pelayanan lanjutan. Pelayanan pertama dianggap tidak menguntungkan

Adinda @irwndfrry , tidak ada yg salah dengan Harvey Moeis sebagai warga DKI menerima bantuan iuran dari @DKIJakarta. Karena PBI Daerah itu tidak selalu harus krn miskin. Daerah2 yg mampu spt Jakarta dan Aceh menjamin seluruh warganya tanpa pandang status ekonomi asal mau dirawat di Kelas 3. DI Aceh malah sudah jauh lebih dahulu melakukan ini, namanya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), juga sudah lama terintegrasi dengab @BPJSKesehatanRI (sejak masih PT Askes (Persero). Dinda @irwndfrry pun kalau punya KTP DKI Jakarta bisa dibayari dari APBD DKI.

@Uki23 Anda jauh2 kuliah ke Luar Negeri (Eropa), kok hasilnya mengukur kinerja program kerja, pakai hasil survey opini publik?