Salah satu kekhawatiran terbesar terhadap UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 adalah potensi impunitas atau kebal hukum bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menimbulkan kontroversi karena berisiko menciptakan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. #iprilawinstitute

jelas, serta transparansi dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Tidak Ada Mekanisme yang Jelas untuk Menindak Jaksa yang Melanggar UU ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi bagi jaksa yang menyalahgunakan kewenangannya.

Muhamad Ali, S.H., M.H. Menjelaskan terkait perlindungan Kejaksaan yang berlebihan yang berpotensi untuk menutupi praktik yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan penyalahgunaan wewenang #IPRILawInstitute #UUKejaksaan #Kontroversi

Menurut KaBiro Pelatihan IPRI Law Institute Naufal Arie, S.H., CMLC. kewenangan intelijen Kejaksaan tentu diperlukan dalam mencegah tindak pidana yang sifatnya kompleks seperti tindak pidana korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain-lain. #IPRILawInstitute

Direktur Eksekutif IPRI Law Institute menjelaskan terkait impunitas Kejaksaan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut dapat berpotensi penyalahgunaan wewenang kedepannya. #IPRILawInstitute #kejaksaanri #impunitas

Penandatanganan Kerjasama antara IPRI Law Institute dengan Justitia Training Center untuk melaksanakan Pendidikan Sertifikasi. Salah satu Pendidikan Sertifikasinya ialah Sertifikasi Konsultan Hukum Pertambangan #IPRILawInstitute #KonsultanHukumPertambangan

Diskusi Hukum mengangkat tema “Pro Kontra Kegiatan Study Tour dan Penanganannya” dilakukan bersama Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta pada 14 Juni 2024.

Grand Launching IPRI Law Institute 16 Mei 2024 di Jakarta. Sebagai Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Hukum IPRI Law Institute memperjuangkan peningkatan pengetahuan Hukum menuju Indonesia Emas #IPRILawInstitute #LembagaPendidikanHukum #LembagaPelatihanHukum

Sebagai Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Hukum Kami terus mendorong peningkatan kualitas keilmuan hukum di Indonesia dengan pemilihan Pemateri/Narasumber berkualitas dan sesuai dengan kompetensinya dalam setiap kegiatan.