Pengadilan Tinggi Tidak berwenang berhentikan Advokat. BAS bukan surat keputusan yang bisa dicabut atau dibekukan. Menurut UU hanya organisasi Advokat yang berwenang berhentikan Advokat. Klik untuk baca:

RT @detikcom: Denny Cagur melayat ke rumah duka Nurul Qomar. Denny mengenang momen hangat dan keseruan bersama Qomar.

Kali ini MK kembali membuat sejarah baru menghapus presidential threshold pada pencalonan presiden. Putusan yang membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia. MK kembali pada original intent UUD 1945 MK Hapus Ambang Batas 20%.

Milad ke-119, Syarikat Islam Doakan Prabowo Sukses Pimpin Indonesia #SyarikatIslam via @jpnncom

Milad ke-119, Syarikat Islam Luncurkan LAZNAS

Milad ke-119, Ribuan Kaum Syarikat Islam Padati Masjid Istiqlal via @tribunnews

Sangat apresiasi pidato pertama Presiden Prabowo. Kebocoran anggaran/korupsi dan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masalah besar bangsa kita harus diatasi. Selamat.. Lengkap! Ini Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Usai Dilantik

Pemberhentian Presiden Soekarno karena MPRS menolak pertanggungjawaban Presiden melalui Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara.

MPR tidak berwenang meninjau kembali TAP MPR 33/1967. TAP tsb krn sdh ditinjau MPR berdasarkan Tap 1/2003 dan dinyatakan bersifat einmaleg (sekali berlaku) dan sudah selesai. Klik untuk baca:

Inna lillahi wa inna ilaihirrajiun. Saya turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Pak Faisal Basri yang saya kenal baik, memiliki dedikasi tinggi untuk bangsa, masyarakat dan ummat, berani dan konsisten. Selamat jalan Bang Faisal. Rahimakumullah lakum.

Jika DPR mensahkan perubahan UU Pilkada dengan tetap memuat pasal ambang batas perolehan kursi dalam Pasal 40 ayat (1) sebagai sarat pencalonan kepala daerah jelas inkonstitusional. Ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

Keputusan Baleg DPR mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah, jelas melanggar konstitusi. Baleg DPR Langsung Gelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan RUU Pilkada Klik untuk baca:

Putusan MK ini sudah sesuai dengan suara nurani rakyat. Mengubah peta politik Pilkada di Idnoneaia dan harus dilaksanakan pada Pemilukada tahun 2024. Bravo MK. MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada. Klik untuk baca:

@arvenmarta Terima kasih arven

MK batalkan hasil Pemilu DPD Prov. Sumatera Barat dan perintahkan KPU melakukan PSU

RT @PartnersZoelva: Sah ! Gugatan Sengketa Pemilu DPD Irman Gusman melalui Zoelva & Partners Dikabulkan MK @hamdanzoelva @Heru_HWL @irmang…

Hukum sebagai Senjata Politik. Baca di Baca Kompasid praktis, kapan saja, dan dari mana saja lewat aplikasi. Unduh sekarang! ⁦@PartnersZoelva⁩

Hamdan Zoelva Khawatir Hukum Digunakan untuk Kepentingan Kekuasaan via @suaraislamID_ @PartnersZoelva