Hamdan Zoelva
@hamdanzoelva
Followers
67,878
Following
886
Media
202
Statuses
2,565
Explore trending content on Musk Viewer
Ohio
• 563836 Tweets
Springfield
• 375252 Tweets
Haitians
• 318396 Tweets
James Earl Jones
• 278567 Tweets
James Earl Jones
• 278567 Tweets
Kendrick
• 271895 Tweets
Wayne
• 257507 Tweets
#AppleEvent
• 235750 Tweets
iPhone 16
• 217230 Tweets
Kerem
• 122638 Tweets
Nicki
• 119462 Tweets
Super Bowl
• 59564 Tweets
AirPods
• 55731 Tweets
Fassi
• 48904 Tweets
Birdman
• 33745 Tweets
Lion King
• 32797 Tweets
Field of Dreams
• 32491 Tweets
Tapia
• 31797 Tweets
Kassia
• 28295 Tweets
#BizimÇocuklar
• 20781 Tweets
#FRABEL
• 19841 Tweets
Topher
• 19824 Tweets
PS5 Pro
• 19458 Tweets
Belgique
• 18439 Tweets
対象作品
• 16363 Tweets
Arda Güler
• 15118 Tweets
Coming to America
• 12983 Tweets
Cenk Ergün
• 11126 Tweets
The Sandlot
• 10143 Tweets
1. Sangat khawatir negara hukum yg semakin menunjukkan rule by law bukan rule of law. Rule by law, hukum digunakan utk kepentingan kekuasaan. Rule of law, hukum digunakan untuk keadilan, hormati HAM dan perlakuan sama di depan hukum.
313
2K
9K
1.Penundaan Pemilu Merampas Hak Rakyat. Pasal 22E UUD 1945 Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau ditunda, harus mengubah ketentuan tersebut, berdasarkan mekanisme Pasal 37 UUD 1945. Dari segi alasan tidak ada alasan moral, etik dan demokrasi menunda pemilu.
422
3K
8K
Sangat prihatin membaca laporan Majalah Tempo. Jika betul kriminalisasi terhadap Anis Baswedan merupakan bentuk nyata penggunaan hukum untuk kepentinhan kekuasaan. Maka runtuhlah negara hukum Indonesia yang kita cintai.
869
3K
8K
Putusan perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan. Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa.
320
2K
7K
1. Mendagri tidak bisa memberhentikan kepala daerah. Pemberhentian harus melalui proses panjang di DPRD dan diputuskan oleh Mahkamah Agung.
350
2K
7K
1. KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin utk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh. Knp kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Knp selama setahun jadi Bacapres PS tidak juga diproses, kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang?
629
2K
6K
1. Membaca dgn seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sdh tdk terdaftar. Melarang untuk melakukan kegiatan dengan mengganakan simbol atau atribut FPI, dan Pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan.
293
2K
5K
1. Dalam melakukan lockdown pemerintah tidak perlu merujuk pada UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan Bencana, tapi cukup dengan UU Kekarantinaan. Kesehatan.
209
2K
5K
1.Jika Presiden Jokowi sendiri mempersilahkan rakyatnya untuk menyampaikan kritik, kenapa banyak yang “sumbu pendek” menyerang kelompok kritis? Pemerintah yang kredibel tidak akan jatuh gara-gara kritik rakyatnya.
183
739
4K
Saya kaget mendengar pengakuan Agus Raharjo (Ex Ketua KPK), Sudirman Said (Ex ESDM). Ditambah masalah putusan MK. DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket. Apa betul ada intervensi Presiden atau hanya fitnah?
430
1K
3K
Prihatin, 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid19, 4 orang diantaranya meninggal dunia. 100 orang penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi. Perketat protokol kesehatan. Semoga wabah ini cepat berlalu.
316
753
3K
Duka cita dan keprihatinan mendalam atas tewasnya 6 anak bangsa dalam insiden kepolisian dan FPI. Hukum harus ditegakkan dengan adil, tidak dengan kekerasan, penggunaan senjata utk penegakkan hukum hrs perporsional tdk berlebihan. Perlu penyelidikan mendalam atas peristiwa itu.
90
565
3K
1. Saya sangat apresiasi atas Putusan MK yang membatalkan secara bersyarat UU CK. Putusan tsb bermakna sangat strategis bagi proses pembentukan UU ke depan. Putusan inilah pertama sekali dlm sejarah MK mengabulkan permohonan pengujian formil atas suatu UU.
101
552
2K
Saya kaget tadi pagi dapat berita DR Muhammad Alim mantan hakim konstitusi wafat. Selama saya sebagai hakim Konstitusi bersama-sama di MK, beliau tidak pernah absen shalat malam dan rutin puasa Senin dan Kamis. Semoga Allah menamptkannya pada tempat yang mulia. Aamiin
103
112
2K
1. Penetapan KPU atas hasil Pilpres belum menetapkan Calon Presiden Terpilih, tapi baru menetapkan hasil perolehan suara. Calon Presiden Terilih baru boleh ditetapkan oleh KPU setelah putusan MK kalau ada gugatan peserta yang lain.
47
907
2K
Mendengar berita pegawai pajak melakukan korupsi jadi terasa menyakitkan. Praktik rasuah justru terjadi ketika 11 tahun target pajak tidak tercapai, dan kemampuan wajib pajak menurun akibat pandemi. Betul-betul pengkhianat.
80
376
2K
2. Negara hukum yang semakin jauh dari rule of law. Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na’udzubillah.
45
515
2K
Tidak etis Ketua KPU merayakan Ultah di tengah proses pemilu dengan satu Parpol peserta Pemilu. Lebih tidak etis lagi jika mendapat Kue Ultah dari satu parpol tertentu.
152
847
2K
1. Beredar di group WA Skenario setingan Aksi Senin 11 April 2022 mencantumkan nama saya sebagai mentor/kontributor aksi. Sepanjang menyebut sama saya, info tersebut tidak benar dan menyesatkan.
87
333
2K
4. Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yg menggunakan simbol atau atributbl FPI oleh FPI.
39
480
2K
Sikap rasis, bukan budaya Indonesia. Sejak zaman nenek moyang Indonesia tidak mengenai rasis, bahkan sikap saling menghormati adalah sikap asli bangsa Indonesia. Tidak boleh sikap rasis yang impor ini dibiarkan. Polisi harus segera bertindak lakukan penegakkan hukum.
66
359
2K
1. Sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan kpu menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari
293
468
1K
3. Watak negara hukum rule by law, digunakan oleh penjajah kolonial Belanda pada masa lalu melalui KUHP (wetboek van strafrecht) yang ditegakkan secara ketat kepada kaum pribumi dan pejuang dan tidak utk warga Belanda. Pasal2 KUHP skrg masih peninggalan Belanda itu.
31
360
1K
3. Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana.
19
369
1K
6. UU tidak mewajibkan suatu Ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyrikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan Ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral.
13
355
1K
Tidak konsistennya program negara/pemerintah bukan karena tidak adanya GBHN, tapi karena politisinya yang tidak konsisten. Lalu kenapa perlu amandemen menambah PPHN?
57
267
1K
2. Maknanya, FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI.
20
323
1K
4. Begitulah KPK memanggil Cak Imin, wlpn hanya jadi saksi, di tengah setelah deklarasi maju pilpres. Apa pun alasan KPK panggil Cak Imin. Pastilah rakyat menganggap politisasi dan hukum menjadi alat menjegal. Itu tidak baik bagi penegakkan hukum dalam negara Pancasila.
46
277
1K
Menurut konstituai kita, Agama tidak sekedar kata atau frasa bunga2 dalam peta jalan pendidikan nasional kita, tetapi peta dan arah pendidikan itu sendiri harulah meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Agama menjadi fondasi dan sekaligus arah diknas kita.
34
312
1K
5. Menurut Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, Ada tiga jenis Ormas yaitu Ormas berbadan Hukum, Ormas Terdaftar dan Ormas Tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.
11
304
1K
8. Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan.
74
266
958
2. Menurut UU Pemerintahan Daerah seorang kepala daerah dapat diberhentikan dengan alasan tertentu yang diawali oleh Pansus angket atau hak interpelasi dprd, disetujui paripurna dprd dan dimohonkan ke MA. Mahkamah Agung lah yg memutuskan pemberhentian kepala daerah.
34
213
912
Koreksi atas tweet sebelumnya. PSBB termasuk kekarantinaan kesehatan. Pelanggaran PSBB masuk unsur Pasal 93. Hanya Pasal 93 adalah delik materil yang harus dibuktikan adanya akibat, yaitu menimbulkan keadaan kedaruratan masyarakat.
147
104
871
Isu politik yang tidak fundamental makin menguras energi. Saling serang di sosmed berujung pelaporan di kepolisian. Sudah waktunya kita fokus pada pemulihan ekonomi dan jaga stabilitas pangan
60
128
809
7. Negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu Ormas atau mencabut pendaftaran suatu Ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.
10
233
786
3. Orang sedang hajatan, pesta. Tidak mungkin lari, lalu ditangkap dihadapan tamu undangannya. Padahal bisa dipanggil selesai pesta. Itu hukum yang tidak punya jiwa. Hukum yang hanya mempermalukan. Padahal ada asas praduga tak bersalah.
15
166
764
2. Persoalan ini bukan saja hukum an sich, kaca mata kuda. KPK boleh menyatakan hukum harus ditegakkan, kepada siapa pun. Tapi hukum punya hati dan jiwa. Hati yang melihat kondisi, situasi dan rasa keadilan.
6
156
682
1. Dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu, pemohon harus menguraikan dengan jelas jenis dan jumlah pelanggaran yang dilalukan dan didukung oleh bukti-bukti.
24
462
516
17. Jadi persoalan begitu sangat rumit, maka jangan pikirkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja.
9
165
490
3. Namun masalah selanjutnya jika pemilu ditunda untuk 1-2 tahun, siapa yang jadi presiden, anggota kabinet (Menteri), dan anggota DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia, karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024.
10
145
473
4. Mari kita tegakan hukum itu dengan wajah kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram, hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang kita pegang teguh bersama.
26
127
464
18. Lagi pula, skenario penundaan pemula merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap 5 tahun sekali
38
131
450
2. Bahkan dapat dikatakan merampas hak rakyat memilih pemimpinnya 5 tahun sekali. Tapi kakau dipaksakan dan kekuatan mayoritas MPR setuju, siapa yang dapat menghambat. Putusan MPR formal sah dan konstitusional. Soal legitimasi rakyat urusan lain.
8
132
427
2. Terlalu dini menyebut Prabowo-Gibran Sebagai Calin Presiden Terpilih sebelum ada putusan MK. Kecuali tidak ada gugatan ke MK. Gugatan MK itu bagian dari proses pilpres.
17
168
480
4. UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Hanya menurut Pasal 8 UUD 1945 jika presiden dan wapres, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dpt melakukn kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh Mendagri, Menlu dan Menhan.
4
126
382
9. Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ, siapa yang memperpanjang masa jabatan anggota MPR (DPR-DPD)dan DPRD? Padahal semuanya harus berakhir pada 2024, karena mereka mendapat mandat terpilih pelalui pemilu.
5
125
354
1. Sudah tepat pemerintah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Hal yang seharusnya sudah lama pemerintah melakukannya, karena korban intimidasi dan pembunuhan terhadap warga sipil dan transportasi di Papua terus terjadi dan mengancam kebebasan sipil.
20
76
359
15. Maka jalan keluarnya, berhentikan dulu presiden dan wapres sebelum masa jabatannya berakhir.
3
116
335
5. Tetapi itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu dan Menhan berkahir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka, kecuali MPR menetapkannya lebih dahulu sbg pelaksana tugas kepresidenan.
3
108
330
1. Kapolsek pimpin anggotanya pesta narkoba. Barang laknat jerat aparat. Kartel narkoba hanya bisa beroperasi di Negara yang lemah penegakan hukumnya.
11
76
318
Lebih baik tidak disukai yg hanya sifat sesaat, dp korbankan kebenaran yang abadi yg akan dimintai tj di mahkamah ilahi
362
1K
326
2. Ke depan, Pemerintah dan DPR tidak boleh lagi membahas suatu RUU yang menyangkut kepentingan strategis bangsa dengan sambil lalu, tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan serius.
14
93
309
Proses pemakzulan terhadap presiden jokowi dapat saja terjadi, asal dilakukan melalui DPR. Walaupun waktunya mendekati masa akhir presiden Jokowi, hal itu tidak menjadi hambatan, krn proses pemakzulan dapat dilakukan sampai sebelum berlakhirnya masa jabatan presiden.
23
76
331
Hati-hati!!! Menurut Pasal 14, UU 4/1984 Ttg Penyakit Menular, menolak atau menghalangi untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolosi dan upaya penanggulangan penyakit menular lainnya termasuk Cobid19 dapat dipidana 1 tahun penjara.
77
57
287
Kita perlu memberikan apresiasi atas kebijaksanaan Presiden yang membatalkan pembukaan bidang usaha investasi minuman keras dalam lampiran Pepres 20/2021. Presiden mendengarkan suara rakyat. Ayo tetap tegakkan aturan, dalam peredaran dan penjualan minuman keras illegal.
46
40
297
Jangan samakan Hak Angket dan Penyelesaian masalah pemilu di Bawaslu atau MK. Keduanya berbera. Bawaslu dan MK bagian alur peoses pemilu sedangkan Hak Angket forum menyelidiki kebijakan presiden terkait pemilu. Ujungnya rekomendasi atau hak menyatakan pendapat.
9
82
321
16. Merujuk ketentun UUD 1945 tidak ada dasarnya MPR begitu saja memberhentikan presiden dan wapres tanpa alasan. Kecuali mereka berhenti bersamaan karena mengundurkan diri, berhenti atau diberhentikan karena melakukan pelanggaran hukum menurut Pasal 7B UUD 1945.
5
98
273
Ujung penyelesain Bawaslu dan MK adalah pembatalan hasil pemilu atau diskwalifikasi pasangan calon yang berujung pada PSU. Sedangkan ujung Hak Angket adalah rekomendasi perbaikan/perubahan kebijakan atau hak menyatakan pendapat.
13
74
316
6. Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 MPR dapat saja mengangkat presiden dan wapres menggantikan presiden-wapres yang berhenti atau diberhentikan, sampai terpilihnya presiden dan wapres hasil pemilu.
3
93
272
Mari kita semua tdk terprovokasi saling bermusuhan dan berkelahi antar kita sesama warga. Terlalu besar resiko kerusakan akibat bertengkar bagi masa depan bangsa dan generasi mendatang. Musuh kita bersama adalah ketertinggalan kemajuan dgn bangsa lain.
46
43
285
10. Untuk keperluan tsb, ketentuan UUD mengenai anggota MPR pun harus diubah, yaitu anggota MPR tanpa melalui pemilu dan dapat diperpanjang.
1
86
263
Tidak hadirnya 700 pegawai KPK pada acara pelantikannya sendiri, harus menjadi muhasabah dan peringatan bagi pemimpin negeri ini, ada masalah besar di KPK yang haru diselesaikan secara arif dan bijaksana.
21
66
282
12. Maka untuk memuluskan skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, harus ada Sidang MPR mengubah UUD, SI MPR memberhentikan presiden-wapres dan mengangakat Presiden dan Wapres sebelum masa jabatan mereka berakhir.
2
84
250
11. Lalu, siapa yang perpanjang, juga jadi persoalan. Jika dipaksakan dapat dilakukan oleh presiden atas usul KPU. Tetapi sekali lagi UUD terkait anggota MPR harus diubah dulu.
1
85
248
14. Tetapi pertanyaannya kembali, apa mungkin presiden diangkat kembali sebelum mereka berhenti secara beraamaan? Karena MPR hanya berwenang mengangkat presiden dan wapres jika presiden dan wapres secara bersamaan berhenti.
2
85
245
5. Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegakkan hukum kita untuk menegakkan rule of law itu, tidak rule by law.
10
85
263
7. MPR memilih dan menetapkan salah satu dari dua pasangan calon presiden dan wapres yg diusulkan parpol atau gabungan parpol yg pasangan capresnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu.
2
83
246
8. Dalam kondisi seperti ini siapa saja dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol menjadi pasangan calon presiden dan wapres, tidak harus presiden yang sedang menjabat.
2
84
243
13. Problem lain, muncul karena banyak DPRD se Indonesia yang sdh berkahir masa jabatannya pada Juli-Agustus - September 2024, berarti semua agenda skenario harus selesai pada Agustus- September 2024. T
1
81
238
1. Pak Prabowo mengakui tanahnya bukan seluas 340rb ha seperti disebut Pak Anis, tapi 500rb ha. Tapi katanya tanah tsb adalah tanah HGU, tanah milik negara yang setiap saat dapat diambil negara bukan miliknya.
24
0
258
2. Walaupun masih putusan tingkat PN yang masih bisa banding dan kasasi, tetapi perlu dipertanyakan pemahaman dan kompotensi hakim PN dalam memutuskan perkara tersebut. Karena bukan kompotensinya. Jelas bisa salah faham atas objek gugatan.
7
49
241
4. Tidak ada kewenangan PN memutuskan masalah sengketa pemilu, termasuk masalah verfikasi dan bukan kompotensinya, karena itu putusannya pun menjadi salah.
18
50
240
Ini republik, negara rakyat, bukan negara kerajaan. Tidak usahlah belomba-lomba bangun gedung2 kantor dan istana mewah sementara rumah-rumah rakyat masih banyak yang kumuh. Apa kita bangun negara utk kemewahan pejabat atau untuk kemakmuran rakyat?
13
0
245
7. Kita juga harus segera menetapkan Karantina di pintu masuk, khusus dari negara-negara tertentu. tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia.
5
110
221
Pemberhentian hakim konstitusi Prof. Aswanto oleh DPR adalah merupakan pemecatan hakim konstitusi tanpa ada pelanggaran apa pun. Keputusan yang tidak berdasar dan merusak bangunan MK serta independensi badan peradilan.
24
77
213
3. Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU CK, karena metode demikian melahirkan UU yg tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
4
67
196
3. Seharusnya difahami bahwa sengketa pemilu itu, termasuk masalah verifikasi peserta pemilu adalah kompotensi peradilan sendiri, yaitu Bawaslu dan PTUN, atau mengenai sengketa hasil di MK. Tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar PMH.
6
41
197
4. Pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan implementasi UU CK yang baru dan tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis dalam melalsanakan peraturan yang ada krn UU CK pada dasarnya sdh batal.
6
63
186
Tanya Saut Situmorang, siapa tokoh2 yg bentuk uu kpk. Kalau jadi pimpinan belajarlah rendah hati. Jangan krn dengki anda lupa diri.
52
517
189
5. Bisa dipahami MK memutuskan membatalkan UU CK secara bersyarat, dan UU CK berlaku sementara, karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru.
28
49
181
2.Menurut kalian apa saja kebijakan pemerintah yang perlu di kritik?
95
29
175
Hak Angket Pemilu merupakan forum yang dapat membuat terang benderanh berbagai tuduhan cawa-cawe presiden dalam Pemilu. Forum peneting bagi presiden menjelaskan kebijakannya.
6
51
184
8. Pemerintah harus segera menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat2an dan alat Kesehatan.
5
98
166
Peradilan secara daring adalah keniscayaan di masa pandemi. Namun hal itu jangan sampai melanggar prinsip “fair trail.” Perma no 4/ 2020 dibuat untuk membantu pencari keadilan. Bukan mencederai.
9
37
162
Insya Allah, pada saatnya MK akan memutus dgn jujur dan adil, wlpn kami sadar tdk akan bisa memuaskan semuanya.
220
555
156
Instrumen pajak digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial selain untuk membiayai negara. Praktiknya, justru sebaliknya. Orang biasa taat pajak, perusahaan besar & orang kaya justeru ngemplang pajak.
6
32
150
Negara hukum dgn negara kekuasaan sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama menjadikan hukum sbg alat pembenar suatu kebijakan. Bedanya tipis. Negara hukum meletakkan hukum di atas kekuasaan. Negara kekuasaan menafsirkan hukum untuk kepentingan kekuasaan.
8
104
151
6. Karantina Wilayah yang dilakukan daerah2 menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda, tetapi masing Pemda menghadapi masalah karena demi melindungi warganya masing2. Jika sdh ada PP dapat jadi pedoman dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah.
8
96
142
Kaget, baru dapat berita Ustadz Tengku Zulkarnaen wafat. Inna lillahi wa inna ilaihirrajiun. Saya suka pandangan2 yang lugas, masalah sosial, politik dan keagamaan dan konsisten dalam berjuang. Selamat jalan, semoga Allah menempatkan dalam kelompok hambaNya yang shaleh. Aamiin.
14
32
144
Kalau semua parpol peserta pemilu hadir diacara ultah Ketua KPU, dan kue ultah dari para peserta gak ada masalah. Tidak ada pelanggaran etik. Itu perayaan ultah yang biasa.
16
40
149
Hak Angket DPR mengenai Pemilu mrpkn salah satu jalan konstitusional yang dapat ditempuh untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan presiden dalam menjamin pelaksanaan pemilu jujur dan adil sesuai konstitusi.
15
1
150
TNI yang langsung turun mengurus HRS telah sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, keadaan negara seperti sdh sangat genting berada dalam keadaan darurat. Hukum sipil seperti sudah tidak berjalan.
14
52
131
5. Jumlah bukti dan relevansi bukti sangat penting dalam berperkara, karena dalam hukum siapa yang mendalilkan adanya pelanggaran dialah yang dibebani kewajiban untk membuktikan.
7
106
119
Presiden tidak perlu khawatir menghadapi Hak Angket Pemilu karena sejatinya merupakan forum pertanggungjawaban atas kebijakan strategis presiden dalam menjamin pelaksanaan pemilu jujur dan adil.
5
1
142
Jika Sembako dikenai PPN, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Sembako dikenai PPN. Harga Sembako dipastikan naik, berdampak pada kesulitan hidup rakyat keci.
Ini Daftar Sembako yang akan Dikenakan PPN:
11
38
125
2. Bukti2 itu harus benar-benar relevan dengan pokok perkara yang diajukan. Hanya bukti yang relevanlah yang dipertimbangkan dalam memutuskan perkara. Bukti yang tdak relevan tdk akan dipertimbang, walaupun banyak dan berkonteiner.
6
99
115
Inalillahi wainailaihi rojiun. Turut belasungkawa atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dukung sepenuhnya proses pencarian dan investigasi. Jangan sebarkan hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya terkait jatuhnya SJ 182.
2
12
125
Perlawanan Novanto berakhir di RS Ciptomangunkusumo. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum.
40
71
129