Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
@PSHKIndonesia
Followers
21,160
Following
37
Media
836
Statuses
3,106
Mendorong pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Joined May 2012
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
#Jin_Happy
• 913055 Tweets
Errejón
• 413026 Tweets
#IllBeThereOutNow
• 350522 Tweets
seokjin
• 251052 Tweets
Gaga
• 180516 Tweets
期日前投票
• 93305 Tweets
Mel Gibson
• 83531 Tweets
LINGORM X VOGUE THAILAND
• 75977 Tweets
Vikings
• 74671 Tweets
SMILEY OF CHARLOTTE25
• 62789 Tweets
Rams
• 57537 Tweets
halsey
• 55549 Tweets
PANSA X WARAJEANS
• 52168 Tweets
علي النبي
• 52011 Tweets
農業バイト
• 51011 Tweets
Rohit
• 46841 Tweets
Kohli
• 44111 Tweets
#DISEASE
• 42840 Tweets
#INDvsNZ
• 39373 Tweets
YINWAR X GARNIER
• 38981 Tweets
連載マンガ
• 34939 Tweets
Virat
• 32139 Tweets
Hayırlı Cumalar
• 27426 Tweets
Durk
• 24473 Tweets
上げ底弁当
• 21598 Tweets
セブン社長
• 20623 Tweets
Bigger in Texas
• 19737 Tweets
ジュニア
• 17843 Tweets
Chet
• 17674 Tweets
#私にも2000万下さい
• 16052 Tweets
野沢雅子さん
• 15096 Tweets
addison rae
• 14206 Tweets
Visi Kerja Prabowo-Gibran
• 13436 Tweets
Lebih KOMPAK Lebih KEREN
• 12706 Tweets
JD WITH ISSEY MIYAKE
• 10754 Tweets
下請法違反
• 10487 Tweets
Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang belakangan ini muncul terkait UU Cipta Kerja.
Jika ada pertanyaan lain yang ingin diajukan, silakan reply utas ini. Sebisa mungkin, kami akan menjawab.
40
958
2K
[SIARAN PERS] Argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidaksengajaan pelaku untuk menyiram mata Novel sebagai dasar menuntut rendah merupakan penghinaan terhadap akal sehat dan doktrin hukum pidana universal terkait kesengajaan.
94
886
2K
Yuk simak Tanya Jawab UU Cipta Kerja Edisi Kedua!
12
546
2K
[Siaran Pers] Kesalahan perumusan UU Cipta Kerja bukan sekadar kesalahan ketik, tetapi perlu dimaknai sebagai buah dari proses pembentukan regulasi yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
9
437
871
[SIARAN PERS]
PSHK menyatakan bahwa ketentuan dalam Permendikbudristek 30/2021 sudah tepat dalam upaya melindungi setiap orang dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.
9
181
411
Op-ed: Perppu itu dikeluarkan utk menjamin keselamatan negara dlm keadaan genting yg memaksa pemerintah bertindak cepat. Jokowi tdk perlu tunggu 'judicial review' untuk mengeluarkan perppu KPK.
Simak opini peneliti kami
@AgilOktaryal
via
@ConversationIDN
6
79
324
Apa saja permasalahan dalam penyusunan UU Nomor 11 Tahuni 2020 tentang Cipta Kerja?
Yuk simak utas berikut ini!
2
140
312
RUU KUHP, RUU Revisi UU KPK, RUU MD3, sudah akan disahkan, pembahasannya tidak banyak melibatkan publik.
Padahal, penyusunannya harus seperti lagu ini: "Bikin undang-undang, harus ngundang-ngundang".
#ReformasiDikorupsi
4
224
230
[SIARAN PERS] Apa yang dilakukan oleh Anwar Usman juga meneguhkan banyak temuan serta asumsi yang mensinyalir MK sebagai lembaga yudikatif yang seharusnya independen, telah tersandera oleh cabang kekuasaan lain, termasuk oleh kepentingan elit oligarki.
13
108
225
Mari hindari kekakuan, rasa takut, bahkan sikap berlebih terhadap orang dengan disabilitas.
Selamat Hari Disabilitas Internasional! Mari
#BergerakBersamaDisabilitas
0
633
174
Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamendemen UUD 1945 kembali bergulir.
Melihat hal tersebut, kami memandang ada empat alasan mengapa usulan amendemen terbatas UUD 1945 tersebut belum diperlukan.
3
67
153
Pasca-persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna, naskah RUU Cipta Kerja tidak boleh lagi diubah substansinya. Namun kenyataannya, substansi RUU Cipta Kerja diubah, baik ketika masih berada di DPR maupun setelah diserahkan kepada Presiden.
4
70
154
[SIARAN PERS] Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Menko
@PolhukamRI
, untuk segera membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum karena tim tersebut bermasalah secara hukum.
8
94
123
Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Saksikan DIRTY VOTE di YouTube PSHK Indonesia.
4
69
136
[SIARAN PERS] PSHK menyampaikan secara tertulis dokumen Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) kepada Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
0
53
117
@PSHKIndonesia
menjabarkan berbagai masalah terkait kinerja DPR selama satu tahun pertama pandemi Covid-19 dalam buku "Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020".
Unduh buku elektroniknya secara gratis di website kami.
2
54
111
Telah terbit!
Kami mencatat dan memetakan pasang surut hukum seputar ruang gerak masyarakat sipil untuk memberikan informasi dan rujukan bagi aktor-aktor politik dan hukum agar dapat lebih memahami konteks problematika ruang gerak masyarakat sipil.
Unduh
1
42
115
[SIARAN PERS] Kondisi pemberantasan korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yg sejak awal sudah bermasalah.
3
91
105
[SIARAN PERS] Masa jabatan yang panjang akan membuka peluang korupsi lebih besar, serta melanggar dan mengkhianati prinsip demokrasi yang telah susah payah dibangun sejak dulu.
3
41
107
UU Cipta Kerja diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik selama proses pembahasan ataupun secara substansi.
Yuk simak utas berikut ini!
#DisabilitasBergerak
#PantauUUCipker
1
31
106
[SIARAN PERS] Status nonaktif dan segala bentuk turunannya seperti penundaan pemberian tugas 75 Pegawai KPK berdasarkan TWK tidak memiliki argumentasi dan pertanggungjawaban hukum yang mengikuti logika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.
0
37
103
Yuk simak empat alasan mengapa Perppu Ciptaker harus dicabut!
Alih-alih memperbaiki proses, Perppu Ciptaker justru dibentuk dengan mengulangi kesalahan yang sama dan tidak memenuhi ruang partisipasi publik yang bermakna.
#cabutperppuciptakerja
0
50
98
Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja merupakan usulan Presiden, yang dalam pembahasannya diwakili oleh Menteri terkait.
3
55
85
Call for Papers 📃
Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023: 25 Tahun Merawat Kebebasan
Konferensi ini diselenggarakan untuk membahas, menemukan solusi, dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perbaikan dari peyempitan kebebasan sipil.
Daftar di
2
34
81
#TokohMingguIni
Tidak semua pengacara suka kemewahan~
Salah satunya adalah pengacara favorit kami: Yap Thiam Hien. Baca kisah Yap lebih lengkap di
0
74
76
Kita kehilangan sosok yang memiliki keberpihakan yang jelas dalam pemberantasan korupsi. Kepribadiannya merupakan teladan bagi para penegak hukum dan peradilan. Selamat jalan.
3
16
72
Selama empat bulan terakhir, kami menyelenggarakan diskusi untuk membahas berbagai klaster yang ada di RUU Cipta Kerja. Seluruh diskusi tersebut, dapat disaksikan ulang melalui kanal Youtube kami:
#PantauRUUCipker
1
36
67
Simak lebih lengkap pernyataan kami terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi.
0
33
72
[SIARAN PERS] Penerbitan Perppu Ciptaker semakin menegaskan bahwa publik tidak ada artinya bagi Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2
30
68
Op-ed: Ancaman Gubernur Kalimantan Selatan yg akan melaporkan ke polisi siapa pun yg mengunggah foto atau video yg mengkritik peristiwa banjir bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Simak opini peneliti kami, Antoni Putra via
@korantempo
5
34
65
Mari Bergabung Bersama Kami sebagai Peneliti PSHK!
Kirimkan surat lamaran, CV terbaru, dan esai maksimum 700 kata bertema reformasi regulasi sebelum 1 Maret 2021.
Info lengkap:
2
22
63
Setelah sebuah rancangan UU disetujui menjadi UU oleh DPR bersama Presiden, terdapat waktu 30 hari bagi Presiden untuk menandatanganinya. Apabila dalam waktu tersebut Presiden tidak menandatanganinya, UU tetap sah meskipun tanpa tanda tangan Presiden.
2
37
57
Pernyataan
@PSHKIndonesia
terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi.
- Sebuah utas -
2
27
65
DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Ini berarti metode omnibus sudah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3
9
58
Undangan Diskusi: Amendemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa?
Wacana amendemen kelima UUD 1945 tengah bergulir di lembaga perwakilan rakyat. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi urgensi amendemen ini?
1
36
56
Ini pertanyaan yang paling banyak kami terima!
Setelah sebuah rancangan UU disetujui menjadi UU oleh DPR bersama Presiden, UU itu sudah tidak boleh diedit.
2
32
48
Mari bergabung dalam Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023: 25 Tahun Merawat Kebebasan 🕊️
Konferensi ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dari penyempitan kebebasan sipil di Indonesia.
Live melalui ZOOM
Registrasi:
2
29
51
Op-ed: Penolakan MK terhadap uji formil revisi UU KPK sayangnya dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Simak opini peneliti PSHK, Nabila, via
@ConversationIDN
.
1
19
53
UU yang proses pembentukannya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan, seperti keterbukaan dan partisipasi masyarakat, dapat diajukan pembatalan melalui proses uji formil di Mahkamah Konstitusi.
2
22
43
Ada beragam cara dalam berkomunikasi. Berbicara dengan suara hanyalah salah satunya. Cara lainnya dapat dengan bahasa isyarat, tulisan, dan membaca gerak bibir. Semua cara harus dihormati dan difasilitasi.
#haridisabilitasinternasional
2
23
49
Meskipun Presiden tidak menandatangani rancangan UU dalam waktu 30 hari, rancangan UU itu tetap sah menjadi UU sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna.
1
26
46
Untuk merayakan
#22tahunPSHK
esok hari, kami mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi dengan tema "Membangun Imajinasi Bersama: Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum".
Yuk bergabung! Live melalui ZOOM, registrasi di
4
24
46
[SIARAN PERS] Putusan MKMK yang menghukum ringan Guntur Hamzah sudah seharusnya mendapat kecaman keras dari publik karena ada terdapat alasan pemberat yang mengharuskan Guntur Hamzah mendapat hukuman pelanggaran etik berat berupa pemecatan.
1
38
43
Keluarga besar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berduka cita atas berpulangnya Pendiri Kehormatan PSHK dan Pendiri yang juga merupakan Ketua Senat Guru Besar STH Indonesia Jentera, Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M.,Ph.D.
1
18
46
Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah.
1
11
44
Presiden atau DPR bisa menolak untuk membahas suatu rancangan UU selama belum mencapai tahap persetujuan bersama. Presiden atau DPR sudah dapat menolak membahas suatu rancangan UU dari tahap paling awal, yaitu perencanaan.
1
17
42
Proses pembentukan UU Cipta Kerja yg sejak awal tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas telah berdampak pada materi muatan yg tidak harmonis terhadap kebutuhan penghormatan, pelindungan, & pemenuhan hak penyandang disabilitas.
#PantauUUCipker
0
14
40
Bivitri: Dlm negara hukum, menghukum orang/badan hukum hrs melalui due process of law (pengadilan). UU Ormas yg baru justru hilangkan itu.
7
41
38
[SIARAN PERS] RUU Cipta Kerja: Awal Langkah Penuh Masalah
0
21
40
[SIARAN PERS] PSHK menganggap bahwa putusan MK ihwal pengujian formil dan materiil UU KPK adalah putusan yang tidak memiliki kadar konstitusionalitas dan gagal menyelamatkan KPK dari keterpurukan yang semakin jauh.
4
24
39
Pemerintah dan DPR seharusnya menyebarluaskan naskah rancangan UU Cipta Kerja selama proses pembentukan UU, termasuk pada saat tahap penyusunan dan pembahasan, untuk memberikan informasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat.
1
16
33
Informasi lebih lengkap mengenai hal ini dapat dibaca lebih lanjut dalam pernyataan sikap kami berjudul "Amendemen Konstitusi Kala Pandemi: Minim Urgensi Darurat Partisipasi".
0
17
38
#TokohMingguIni
Tak banyak orang pemberani yang berani mempertaruhkan segala resiko untuk membantu orang lain.
Salah satunya adalah Munir Said Thalib. Baca kisah Munir lebih lengkap di
#MenyalakanKemanusiaan
0
31
34
Panitia Kerja DPR telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Saat ini, Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkroninasi (Timsin) sedang membahas untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR.
#JanganDipaksa
2
128
36
Pergantian kepengurusan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah dilaksanakan pada Sabtu (27/7) lalu.
Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019
@mnsholikin
secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada
@gitaputrid
.
17
12
37
[SIARAN PERS] Perppu Ciptaker dibentuk tanpa memenuhi ruang partisipasi publik yang bermakna. Seharusnya DPR bersikap kritis dan menggunakan perannya untuk mengimbangi kekuasaan Presiden dengan menolak Perppu Ciptaker.
1
20
33
Op-ed: Omnibus law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan UU. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan UU.
Simak opini peneliti kami,
@AgilOktaryal
via
@tempodotco
0
21
35
Kami bekerja sama dengan
@antikorupsi
baru saja menyelesaikan penelitian terkait dengan problematika pembentukan dan substansi revisi Undang-Undang KPK.
Hasil penelitian ini akan disampaikan pada forum diseminasi di lima perguruan tinggi. Catat tanggalnya ya!
1
10
34
Yuk dengarkan episode terbaru Podcast PSHK yang membahas "Isu Pendidikan di RUU Cipta Kerja" bersama pendidik serta peneliti lepas dan dosen paruh waktu di International University Liaison Indonesia,
@benlaksana
.
#PantauRUUCipker
0
10
34
Bagaimanakah seharusnya pemahaman kita akan anak yang turun ke jalan ikut berdemonstrasi? Direktur Eksekutif kami
@gitaputrid
menjadi salah satu narasumber, bersama
@rivanlee
dari
@KontraS
dan
@margianta
.
Diskusikan di webinar
@puskapa
hari Rabu, 28 Oktober jam 16.00-17.30. Yuk!
0
18
34
Baca lebih lengkap LAWmetric mengenai Permasalahan Proses Legislasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui:
Mari bersama-sama
#PantauUUCiptaKerja
🧐
0
16
34
Ketentuan terkait pendidikan yang tercantum di dalam UU Cipta Kerja tidak memberikan jawaban atas persoalan rendahnya kualitas pendidikan, UU Cipta Kerja justru mengerdilkan isu pendidikan sekadar sebagai komoditas ekonomi.
Selengkapnya:
#PantauUUCipker
0
10
31
Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yg memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat. Berangkat & berefleksi dari situasi tersebut, kami menyusun 8 Rekomendasi Prioritas Hukum 2019.
1
28
30
Selayaknya sebuah dokumen perencanaan seharusnya Prolegnas 2021 sudah disahkan sebelum masuk tahun 2021. Bahkan, idealnya Prolegnas harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) & APBN 2021.
Selengkapnya
0
9
30
Untuk mendiskusikan pelajaran penting yang bisa diambil dari penggunaan metode omnibus, kami bermaksud menyelenggarakan Seri Diskusi Omnibus Vol. 9 dengan topik “Preseden Pendekatan Omnibus dalam Reformasi Regulasi.”
Live melalui ZOOM
Registrasi:
1
14
27
Op-ed: Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, RUU Cipta Kerja secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa terjadi.
Simak opini peneliti kami,
@AgilOktaryal
via
@tempodotco
#PantauRUUCiptaKerja
0
16
29
Op-ed: Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi role model pembentukan undang-undang yang mengancam demokrasi karena tanpa partisipasi publik.
Simak opini peneliti kami, Antoni Putra via
@korantempo
.
0
10
27
Mari bergabung dalam diskusi dan peluncuran laporan studi: Kerangka Hukum Pelindungan Civic Space di Indonesia!
📅 Rabu, 21 Desember 2022
⏰ 14.00-16.00 WIB
Live melalui ZOOM dan YouTube PSHK Indonesia.
Registrasi klik
2
19
26
Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja maupun penolakan atas revisi UU KPK menunjukkan bahwa publik mampu merespons gejala pengekangan oleh negara.
Mari bergabung dalam
#IndoFKP
bertema "Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja".
Registrasi:
3
14
27
Siaran Pers PSHK Merespon Kabinet Maju 2019 dan Pidato Presiden Joko Widodo: Abai Terhadap Substansi, Hukum Sekadar Pelumas Investasi
0
15
27
Dalam konteks hukum, pengertian kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Merujuk Pasal 5 ayat (3) UU HAM, terlihat cakupan kelompok rentan yang dimiliki Indonesia masih terbilang sempit karena belum memasukan banyak populasi rentan lainnya.
#LAWmetric
2
8
28
[SIARAN PERS] Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja menegaskan vitalnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Kritik publik yang menilai pembentuk UU Cipta Kerja mengabaikan prinsip keterbukaan dan partisipasi semakin dikukuhkan oleh MK.
1
17
28
Mari bergabung bersama kami sebagai peneliti PSHK!
Saat ini PSHK sedang mencari peneliti yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja di bidang akademis dan mempunyai keinginan untuk berkontribusi mewujudkan reformasi hukum di Indonesia.
Info lengkap:
1
12
27
MK bisa menguji UU secara formil atau materiil. Jika MK mengabulkan uji formil, keseluruhan UU itu dinyatakan batal. Sedangkan uji materiil dilakukan untuk menilai apakah sebagian atau seluruh ketentuan dalam suatu UU bertentangan dengan konstitusi.
1
12
21
Op-ed: Advokat tidak boleh menolak setiap permohonan pro bono yang datang dari masyarakat miskin. Sebab, bantuan hukum adalah salah satu acces to justice yang harus didapatkan setiap orang.
Simak tulisan peneliti
@PSHKIndonesia
, Antoni Putra via
@hariankompas
(13/8)
1
20
27
Mari bergabung dalam
#IndoFKP
dengan topik "Catatan Akhir Tahun PSHK 2020" yang akan disampaikan oleh Tim Peneliti
@PSHKIndonesia
.
Registrasi
Tersedia juru bahasa isyarat bagi peserta dengan disabilitas tuli. Acara gratis dan terbuka untuk umum.
1
14
27
Kemarin, genap 12 tahun Prof. Daniel S. Lev meninggalkan kita. Pak Dan adalah seorang Indonesianis yang gigih, total, dan berkomitmen besar dalam mengupayakan perubahan—mewujudkan negara hukum yang demokratis.
1
15
26
[SIARAN PERS] Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru membawa MK masuk ke dalam urusan pembentukan kebijakan yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang.
0
9
26
Kesempatan bergabung menjadi peneliti PSHK dan asisten pengajar
@jentera
🙌
Posisi ini cocok untuk kamu yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja di bidang pendidikan tinggi hukum dan penelitian serta mempunyai keinginan untuk berkontribusi mewujudkan reformasi hukum.
0
12
23
Permohonan sengketa Pemilihan Presiden 2024 ditolak seluruhnya oleh MK. Lalu, apa pengaruhnya putusan ini bagi kita?
Yuk cari tahu jawabannya dengan ikut diskusi di Twitter/X Space PSHK soal putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 di
1
9
25
Op-ed: Pemerintah bersama DPR hendaknya menyusun perencanaan pembentukan UU dengan pengkajian dan tidak terburu-buru dalam mengesahkan sebuah UU.
Simak opini peneliti PSHK, Antoni Putra via
@ConversationIDN
.
0
19
22
Kami memandang DPR maupun Pemerintah perlu menghentikan semua proses dan menunda pengesahan RUU KUHP karena memiliki tiga permasalahan mendasar.
#JanganDipaksa
1
73
24
Op-ed: Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penyebab penyempitan ruang sipil didominasi oleh obsesi negara terhadap pembangunan.
Simak opini peneliti PSHK, Auditya Saputra via
@ConversationIDN
#ProtectAndExpandCivicSpace
1
7
25
Let's join us to
#ProtectandExpandCivicSpace
!
This series of thematic public discussions is carried out in developing and protecting the civil space which is one of priority issues highlighted by the C20 Sub-Working Group Civic Space.
Registration link
1
12
23
UU Cipta Kerja justru mematahkan banyak perubahan positif yg telah dicapai untuk penyandang disabilitas. Padahal sejak 1999 regulasi terkait penyandang disabilitas mengalami kemajuan sampai akhirnya pemerintah dan DPR menerbitkan UU Penyandang Disabilitas
0
6
23
[SIARAN PERS] Kami mendesak pihak-pihak yang berwenang dalam eskalasi konflik Israel-Palestina untuk tunduk pada international humanitarian law di mana seharusnya masyarakat sipil tidak boleh dijadikan target dan korban dari peperangan.
0
18
24
23 tahun lalu PSHK didirikan dengan misi mendorong pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial melalui riset, advokasi, dan pemantauan legislasi serta peradilan.
Pada kesempatan ini, kami ingin membagikan beberapa hasil kerja selama satu tahun terakhir.
#23TahunPSHK
1
5
24
-
@PSHKIndonesia
turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua
@KomnasHAM
periode 2002-2007.
Bagi kami, Bang Hakim adalah pejuang yang tak pernah lelah memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Inspirasi bagi kita semua.
0
13
23
[UNDUH GRATIS] Buku "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas"
#DisabilitasBergerak
0
14
21
MK menolak uji formil revisi UU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK. Putusan tersebut akan menjadi preseden bagi uji formil ke depan, bagaimana MK menilai asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yang baik.
Registrasi:
2
13
23
[UNDUH GRATIS] Buku "Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup"
0
12
23
[SIARAN PERS] Perubahan Konstitusi dengan tujuan hanya untuk menunda Pemilu dan menambah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui jalur formal ataupun informal, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang ada dalam konstitusi.
0
10
20
[SIARAN PERS] Tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan manapun, termasuk UU Pemilu, yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan penundaan Pemilu.
2
21
20
Kami mendesak agar Pemerintah tidak melanjutkan proses pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja dan fokus terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, agar praktik bermasalah UU Cipta Kerja tidak kembali terulang;
1
4
20