Program Baru Melahirkan Kelangkaan Gas, Bahlil Minta Publik Tidak Libatkan Presiden Dalam Penyelesaiannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg meski saat ini distribusinya tidak lagi melalui pengecer. Dia menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat dengan mudah memperoleh gas LPG 3 kg. "Barang (LPG 3 kg) enggak ada langka, saya jamin. Saya jamin enggak ada langka," ujar Bahlil dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024 di Jakarta, Senin (3/2/2025). Bahlil menjelaskan bahwa yang terjadi saat ini hanyalah perubahan dalam cara distribusi, di mana gas elpiji 3 kg kini hanya tersedia di pangkalan, bukan lagi di pengecer. Meskipun konsumen mungkin harus mencari pangkalan yang lebih jauh, dia menyebutkan harga akan tetap stabil. Bahlil menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah permainan harga di lapangan. Dengan distribusi yang hanya melalui pangkalan, harga gas LPG 3 kg diharapkan lebih terkontrol dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia juga mengingatkan bahwa harga gas elpiji 3 kg seharusnya tidak lebih dari Rp5.000-Rp6.000, karena pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp12.000 per kg. Namun, akibat adanya pihak-pihak yang bermain harga, harga yang sampai ke konsumen menjadi lebih tinggi. "Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini, ada yang sebagian tidak cepat sasaran. Ya maaf-maaf, tidak bermaksud curiga nih, ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi," ujar Bahlil. Bahlil menegaskan bahwa di masa mendatang, masyarakat akan mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan harga yang wajar, dan harga tersebut akan berlaku seragam di seluruh pangkalan. Pemerintah juga akan mengawasi harga di pangkalan secara langsung. Fenomena tersebut dirasakan pangkalan gas di Sukmajaya, Depok, menghadapi kelangkaan gas setelah distribusi mulai dibatasi. Fita, pemilik pangkalan di Sukmajaya, menjelaskan bahwa sejak 1 Februari 2025, pangkalan tidak lagi diperbolehkan untuk mengirim gas ke warung kelontong. Akibatnya, masyarakat harus membeli gas langsung dari pangkalan dengan menggunakan KTP agar tepat sasaran. Fita juga menambahkan, meskipun pengiriman gas seperti biasa, beberapa pangkalan enggan untuk menyuplai gas. Hal ini menyebabkan kekosongan di warung karena pangkalan tidak diizinkan mengirimkan gas ke sana. Selain itu, di Serua, Tangerang Selatan, distribusi gas dari agen besar dikurangi sekitar 20 persen, yang berdampak pada penurunan omzet pangkalan. Surdih, pemilik pangkalan gas di Serua, mengungkapkan bahwa pengurangan pasokan ini membuat pendapatan mereka turun sekitar 20 persen. Bahkan, kendaraan pengangkut gas yang mereka miliki sering kali diserbu oleh warga yang membutuhkan gas elpiji. Sementara itu Bahlil Lahadalia justru menanggapi isu kelangkaan gas elpiji 3 kg dengan menolak untuk disalahkan. Ia justru menyalahkan perilaku sebagian warga yang membeli gas dalam jumlah besar. Menurut Bahlil, stok elpiji untuk kebutuhan rumah tangga masih mencukupi. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli gas dalam jumlah berlebihan. Bahlil menjelaskan bahwa pembelian gas elpiji 3 kg dalam jumlah besar, seperti 30 atau 40 tabung, menunjukkan adanya maksud tertentu yang bukan untuk konsumsi rumah tangga. "Satu orang jangan beli banyak-banyak dong. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga, kan pasti ada batasannya. Tapi kalau satu orang, satu rumah tangga, sudah beli sampai 30 tabung, 40 tabung, berarti kan ada maksud lain," terang Bahlil. Sementara itu, di Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Pusat, warga sedang menghadapi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah berlangsung lebih dari seminggu. Gas bersubsidi yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ini sulit ditemukan di berbagai agen dan pedagang gas keliling. Keluhan warga pun semakin meluas, dengan banyak yang terpaksa pulang tanpa membawa gas setelah mencari ke berbagai tempat. Salah satunya adalah Ningrum (42), warga Karang Anyar, Jakarta Pusat, yang mengeluhkan kelangkaan gas yang sudah terjadi selama seminggu. "Iya nih sudah mulai langka. Ini sih enggak saya pakai buat dagang, cuma buat masak. Tapi karena enggak ada gas jadi enggak bisa masak," ujar Ningrum. Ningrum juga menceritakan pengalamannya mencari gas ke beberapa tempat tanpa hasil. "Empat tempat, warung dua. Terus agen di pasar Inpres juga kosong, terus di agen sini juga kosong," kata Ningrum. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kelangkaan gas ini adalah pengurangan kuota elpiji subsidi pada tahun 2025. "Dikarenakan antara usulan kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen," ujar Hari, pada Selasa (28/1/2025). Kuota elpiji subsidi untuk Jakarta pada 2025 ditetapkan sebesar 407.555 metrik ton (MT), lebih kecil dibandingkan dengan kuota yang digunakan pada tahun 2024 yang mencapai 414.134 MT. Selain itu, kelangkaan yang kini terjadi juga dipengaruhi oleh adanya hari libur nasional yang menghambat distribusi gas. Dari fenomena antrian mengular panjang dan disebutkan gas mengalami kelangkaan ini, Bahlil meminta publik memberi kesempatan untuk menyelesaikannya sebagai menteri dan sebaliknya, melarang publik tidak melibatkan presiden dalam urusan tersebut. Alasannya tidak lain bahwa dia merasa mampu menyelesaikannya secara baik nantinya.

Puan Dan Titiek Kompak Suarakan Soal Pemagaran Laut, Wapres Gibran Dipertanyakan Perannya Beberapa waktu lalu, curahan kekecewaan terhadap penangan kasus pemagaran Laut Tangerang, Banten datang dari anggota DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo yang menyuarakan hal itu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hingga instruksi untuk mengawal kasus pemagaran laut tersebut diturunkan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada komisi IV, untuk segera melakukan pengawalan ketat pada kasus pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang. Kali ini yang terjun langsung ke lapangan adalah Titiek Soeharto, hal tersebut juga sempat vokal disinggung Titiek pada wawancaranya bersama awak media. Bahkan dia turut beramsumsi bahwa pemilik pagar laut bukanlah orang dari kalangan biasa. Artinya si pemilik punya kekuatan besar dan juga kekayaan untuk melakukan pemagaran laut tanpa mempertimbangkan kemaslahatan negara dan juga masyarakat sekitar yang turut dirugikan. Titiek Soeharto dan Puan Maharani memberikan tanggapan terkait kasus pagar laut yang kini tengah menjadi perhatian publik. Setelah keduanya angkat suara, banyak netizen yang memberikan pujian dan mendesak agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus tersebut. Sebelumnya, Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, meminta kepada Komisi IV untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap kasus pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menindaklanjuti perintah Puan, Titiek Soeharto yang kini memimpin Komisi IV DPR RI memimpin sidak ke lokasi pagar laut di Tangerang tersebut. Langkah tegas yang diambil oleh kedua tokoh ini dalam mengusut kasus pagar laut misterius tersebut mendapatkan banyak pujian dari netizen. Banyak dari mereka yang mendorong agar Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang serupa dalam menangani permasalahan ini. Cuitan dari para netizen pun bermunculan, dengan beberapa di antaranya mengkritik kepemimpinan Presiden Prabowo. "Mosok kalah sama Mbak Titie Pak Wowo?" tulis salah satu netizen. "Wapresnya mana ini, coba suruh adu gagasan sama anak-anak eks kepala negara," komentar lainnya. "Putri-putri dari 2 presiden terdahulu memang tidak diragukan lagi nasionalismenya," ungkap seorang netizen. Sementara itu, ada juga yang menantang Wakil Presiden Prabowo untuk menunjukkan pendapat dan gagasan, "Anak presiden yang jadi wapres mana pendapat dan kekuatan pikiran anda? Anda juga dibayar oleh pembayar pajak untuk menjaga NKRI dengan pikiran, gagasan dan tindakan nyata." Berbeda dengan Prabowo yang tanggap segera memerintahkan aparat TNI untuk mencabut pagar di Laut Tangerang agar nelayan segera bisa beraktifitas normal mencari ikan secara leluasa, wakilnya justru dipertanyakan perannya. Pertanyaan itu dipatahkan dnegan jawaban soal pembagian ranah dalam bertugas. Namun ketika Puan dan Titiek aktif menyuarakan pemagaran laut, nama Gibran kembali disinggung oleh barisan pegiat media sosial dan warganet lainnya. Gibran seperti belum pernah menyuarakan masalah yang kini masih heboh di negara kita. Bahkan kini masalah sudah merembet pada KKP yang diduga tidak mampu menyelidiki kasus pemilik pagar dengan dalih fokus mereka hanya sebatas pengenaan denda administratif kepada pelaku pidana tersebut. Yang terbaru Gibran update kegiatannya memantau revitalisasi Pasar Anyar, selebihnya wapres dari Prabowo itu terkenal dengan aktifitasnya berbagi susu hingga sembako. Lalu pernahkah Gibran mengomentari perkara pemagaran laut yang kini turut melibatkan para menteri beserta wakilnya di kabinet Prabowo-Gibran? Hal tersebutlah yang membuat pertanyaan mencuat dari para pegiat media sosial dan warganet lain, hingga mereka membandingkan langkah konkret srikandi dari DPR tadi yang turut mengawal kasus viral yang merembet kemana-mana itu. Suara yang mempertanyakan peran Gibran dalam kasus krusial itu semata-mata karena keprihatinan terhadap kasus pemagaran yang masih diproses para aparat. Harapannya atas kasus yang viral dari masyarakat sekitar yang menjadi korban kerugiannya, dapat segera menemukan titik perkaranya, membongkar para pelaku di baliknya dan memberikan pelajaran setimpal bagi mereka yang semena-mena terhadap sumber daya alam bersama di negara ini. Selain itu besar harapannya para pejabat pemerintah pusat, dari semua elemen bisa turut mengawal masalah besar yang sudah menyeret banyak pihak ini demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kasus Kecelakaan Maut Anak ASN Kemhan di Palmerah Berakhir Damai, Status Tersangka Gugur Kasus kecelakaan tragis yang melibatkan anak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial MSK, yang menyebabkan seorang pria bernama TR meninggal dunia, dan sejumlah korban lainnya luka-luka, kini berakhir dengan penyelesaian secara damai melalui mekanisme restorative justice. Keputusan ini telah memunculkan sejumlah kritik terkait apakah mekanisme tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang seharusnya. Pada Senin, 20 Januari 2025, MSK mengemudi secara ugal-ugalan di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, yang berujung pada kecelakaan maut. Meskipun sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan korban tewas setelah sempat menjalani perawatan medis, status tersangka MSK kini gugur setelah kesepakatan damai tercapai di antara keluarga korban dan pelaku. Polisi menyatakan bahwa kasus ini diselesaikan melalui restorative justice dengan alasan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, namun keputusan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Restorative justice bisa jadi pilihan jika semua pihak merasa mendapatkan keadilan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dengan penyelesaian kekeluargaan ini, keluarga korban benar-benar merasa puas? Mengingat korban TR kehilangan nyawanya dalam insiden tersebut. Beberapa kritikan muncul terkait kurangnya transparansi mengenai kompensasi atau ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada pihak korban. Sementara itu, MSK sendiri dalam sebuah video permintaan maaf menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada keluarga korban, dengan mata yang masih memar akibat dihajar massa di lokasi kecelakaan. Namun, permintaan maaf ini seolah memberikan kesan bahwa insiden ini lebih dilihat sebagai masalah pribadi antara pelaku dan korban, ketimbang sebuah peristiwa yang menyangkut hukum dan keadilan secara lebih luas. Polisi, melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto, menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tetapi tetap menyatakan bahwa soal kompensasi bukanlah ranah mereka. Hal ini semakin memperjelas bahwa mekanisme hukum yang ada tidak sepenuhnya memberikan transparansi dan kejelasan bagi publik. Dengan demikian, meskipun kasus ini secara teknis telah selesai dengan penyelesaian damai, masih ada kekhawatiran tentang ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh pihak keluarga korban. Keadilan hukum yang benar-benar menghormati hak-hak korban tampaknya perlu menjadi prioritas dalam setiap penyelesaian kasus serupa di masa mendatang.

Pemerintah Resmi Ubah PPDB Menjadi SPMB, Anak-anak Bakal Jadi Kelinci Percobaan Lagi? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan pada 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. "Alasan penggantian ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Menurut Abdul Mu'ti, perubahan ini terutama menyasar sistem penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA. Pada tingkat SMP, terdapat perubahan signifikan dalam persentase penerimaan siswa yang terbagi dalam empat jalur: Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Sedangkan untuk SMA, sistem baru akan memungkinkan penerimaan lintas kabupaten/kota, yang mana penetapannya akan dilakukan pada level provinsi. "Untuk tingkat SD, tidak ada perubahan karena sistem yang ada sudah berjalan dengan baik," tambahnya. Menteri Mu'ti juga menjelaskan bahwa perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap sistem PPDB yang telah diterapkan sejak 2017. Kemendikdasmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan pelaksanaan SPMB melibatkan pemerintah daerah secara optimal. "Rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden, dan beliau mendukung usulan kami," kata Abdul Mu'ti. "Insya Allah, besok (Jumat, 31/1) pukul 07.00 WIB, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar SPMB 2025 dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya. Tentu sistem penerimaan murid baru itu semakin memperlebar cakupannya, dan perbedaannya tipis dari yang sebelumnya. Namun mengapa nama harus diganti, tidakkah cukup dnegan memperbaikinya? Semoga hal tersebut bukan bagian dari ego sektoral saja. Dalam penerapannya nanti, anak-anak kembali menjadi kelinci percobaan tentunya harapan besarnya perbaikan sistem ini betul-betul mempermudah mereka dalam mencari sekolah yang diinginkan, tidak dipersulit karena regulasinya yang membingungkan.

Budi Arie Temui Jokowi Di Solo Pembahasan Ditutup Rapat Menteri Koperasi yang juga Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 Januari 2025. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di rumah yang juga merupakan kediaman ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat Budi Arie meninggalkan rumah Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah wartawan yang menunggu di luar dilarang untuk mewawancarai atau memotret dirinya. Meski begitu, saat berada di tengah kerumunan pengunjung, Budi Arie sempat melayani seorang pengunjung yang ingin berswafoto dengannya. Di kediaman Jokowi, sejak pagi banyak orang yang datang untuk berfoto bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tampak antrean panjang pengunjung yang menunggu giliran untuk berswafoto, dan Jokowi sesekali keluar untuk menyapa mereka. Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Budi Arie, Jokowi mengonfirmasi kedatangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi biasa tanpa ada pembicaraan khusus. "Tidak ada pembicaraan spesifik, hanya silaturahmi," ujarnya. Jokowi juga ditanya mengenai banyaknya pengunjung yang datang untuk berfoto bersama, dan ia menyatakan akan melayani mereka sebisa mungkin. "Semua yang bisa saya layani, saya layani," katanya. Ia mengungkapkan bahwa pengunjung sudah mulai berdatangan sejak pukul 07.30 WIB. Ketika ditanya mengenai jumlah pengunjung yang diperkirakan akan datang ke kediamannya saat Lebaran nanti, Jokowi menjawab bahwa ia tidak bisa memprediksi. "Saya tidak mengundang siapa-siapa, masyarakat datang saya terima dengan baik. Kalau tidak ada ya saya tutup," ujarnya. Dalam media sendiri tertulis bahwa kedudukan Budi Arie yang menemui Jokowi adalah sebagai menteri, namun apakah hal tersebut selaras dengan kepentingannya menyambangi presiden ketujuh itu? Budi Arie sendiri terkenal sebagai ketua Projo. Karena kepentingannya menemui Jokowi tidak terekspos, berbagai asumsi pun muncul tentang pembahasan yang mengalir dalam aganda pertemuan mereka. Ditambah lagi sikon politik juga sedang hangat dimana berbagai kalangan juga turut mengawalnya. Dan asumsi yang berkeliaran saat ini banyak menyiggung hubungan erat keduanya sebagai ketua projo dan mantan presiden. Pembahasan pun banyak menyimpulkan tentang konsultasi hingga urusan lebih krusial lainnya. Namun apakah hal tersebut bersinggungan dnegan kinerjanya dalam pemerintahan, atau persoalan di luar itu?

Kecam Anak-anak Soal MBG, Deddy Corbuzier Tuai Tanggapan Dari KPAI Dan Disiplin Militer Anak-anak terkenal akan kejujurannya, berbagai pihak pun turut menyetujuinya. Terutama ketika mereka dimintai pendapat tentang sesuatu hal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya yang kini bersentuhan langsung dnegan keseharian mereka. Berbagai macam kritikan memang datang dari mereka dan hal tersebut tentu menjadi bagian dari evaluasian pemerintah sebagai pelaksana. Karena tanpa kritikan program tidak bisa berjalan dnegan baik, namun apa yang diungkapkan oleh anak-anak tersebut nyatanya mendapat kecaman keras dari salah seorang tokoh terkenal di tanah air. Beberapa waktu lalu, Deddy Corbuzier memberikan tanggapan keras terhadap seorang siswa SD yang berkomentar mengenai menu MBG . Bahkan, dia menyebut anak tersebut dengan kata 'Pea'. "Gua gak kuat pengen marah-marah. ... Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, kurang enak, pala lu pea kurang enak ayamnya," ujar Deddy Corbuzier dalam sebuah video yang diunggah pada 17 Januari 2025, dan dikutip pada Minggu (26/1/2025). Video viral itu masih dapat ditemukan di Instagram @mastercobuzier dan telah ditonton lebih dari 6,8 juta kali. Dalam video tersebut, terdengar jelas Deddy menyebutkan kata 'pea' yang ditujukan kepada anak SD yang memberi komentar tentang menu MBG. Menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier, Retno Listyarti, pemerhati anak sekaligus Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022, menyatakan bahwa Deddy berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Retno, setiap anak, tak peduli usianya, memiliki hak untuk berpendapat. Anak-anak berhak untuk menyatakan apakah mereka suka atau tidak dengan makanan yang mereka terima dalam program Makan Bergizi Gratis di sekolah. "Hak anak dalam berbicara ini dilindungi dalam konstitusi, dan partisipasi anak dalam segala bentuk dilindungi dalam UU Perlindungan Anak," ujarnya dalam wawancara dengan awak media, Minggu (26/1/2025). Retno menambahkan, kata-kata yang diucapkan Deddy, terutama dengan menyebut 'pea', tergolong kasar, apalagi ditujukan pada anak-anak. Ini bisa berisiko menimbulkan kekerasan psikis pada anak. Dengan demikian, menurut Retno, Deddy Corbuzier berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak. Retno juga mengkritik keras cara Deddy berbicara di media sosial. Dalam video viral tersebut, Deddy tampak berbicara tanpa mengenakan baju, dan menurut Retno, ekspresi wajah serta bahasa tubuhnya terkesan sangat agresif. Hal ini dapat memberi kesan bahwa Deddy sedang menyerang anak yang hanya menyampaikan pendapat tentang rasa makanan dalam program MBG. Retno menyesalkan sikap Deddy Corbuzier dan istrinya, Sabrina Chairunnisa, yang melakukan penyerangan verbal terhadap anak. Sebagai influencer, mereka seharusnya bisa menjadi contoh yang baik dalam menghargai pendapat anak-anak. Retno juga mengungkapkan bahwa pernyataan anak mengenai rasa menu MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan justru dikritik dengan kasar. Menurutnya, pendapat anak bisa menjadi salah satu indikator dalam evaluasi program tersebut, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas program MBG. "Pendapat anak ini seharusnya dijadikan dasar untuk perbaikan, bukannya malah dikecam. Jadi, pernyataan Deddy Corbuzier bagi saya adalah kata-kata yang merendahkan anak dan itu tidak tepat dilakukan oleh siapa pun," pungkas Retno. Selain dari pihak KPAI, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, juga turut menyoroti pernyataan Deddy Corbuzier yang mengejek anak-anak sekolah karena mengeluhkan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hasanuddin, sebagai seorang figur publik, pernyataan Deddy tersebut sangat tidak bijaksana. Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Deddy Corbuzier, yang pernah menjadi prajurit TNI aktif, dapat dikenakan sanksi disiplin militer, bahkan hukum pidana militer, atas ucapannya tersebut. “Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, prajurit tituler dapat dikenakan sanksi disiplin militer, bahkan berlaku padanya hukum pidana militer,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (26/1/2025). Hasanuddin mengutip Peraturan Disiplin Militer (PDM) Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap prajurit wajib menegakkan norma, etika, dan kehormatan prajurit, serta menghindari ucapan dan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI. Selain itu, dalam 8 Wajib TNI, salah satunya menyatakan bahwa prajurit harus bersikap ramah terhadap rakyat dan tidak boleh sekali-kali menakuti atau menyakiti hati rakyat. “Maka, berdasarkan kedua pasal tersebut dan dengan mempertimbangkan 8 Wajib TNI, ucapan dan sikap Deddy sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin militer. Padanya sudah dapat diberikan hukuman disiplin oleh Ankumnya sesuai prosedur yang berlaku,” terang anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP ini. Meskipun demikin hingga detik ini, tanggapan itu hanya bersifat peringatan dan menjadi bahan kajian berbagai pihak karena belum ada tindakan konkret yang dilakukan untuk Deddy Corbuzier.

Hari Isra' Mi'raj mengingatkan kita pada perjalanan luar biasa Rasulullah SAW yang penuh hikmah dan pelajaran mendalam. Momen ini menjadi pengingat penting tentang kekuatan iman, ketulusan dalam beribadah, dan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT. Hal ini juga mengajarkan bahwa dalam menghadapi tantangan, doa dan keteguhan hati adalah kekuatan terbesar. Mari kita jadikan Hari Isra' Mi'raj sebagai waktu untuk merenungkan makna kehidupan, memperkuat keimanan, dan menanamkan semangat berbuat baik kepada sesama.

Serangga Jadi Variasi Menu Makan Bergizi Gratis, BGN: Ini Alasannya Dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan inovasi baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyelaraskan menu berdasarkan potensi sumber daya lokal di setiap daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa serangga dapat menjadi salah satu variasi menu, terutama di daerah-daerah yang sudah terbiasa mengonsumsinya. “Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ujar Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Jakarta. Menurut Dadan, serangga seperti ulat sagu atau jangkrik adalah sumber protein yang umum dikonsumsi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip BGN yang tidak menetapkan standar menu nasional yang seragam, melainkan menekankan pentingnya pemenuhan standar komposisi gizi nasional. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal. Seperti daerah penghasil telur dan ikan yang akan menambah sumber protein pada variasi ini. Selain variasi protein, BGN juga memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat. Nasi, yang sering menjadi makanan pokok, bisa digantikan oleh jagung, singkong, atau pisang rebus di daerah-daerah tertentu yang memiliki ketersediaan sumber daya tersebut. Dadan menjelaskan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal tidak hanya meningkatkan keanekaragaman pangan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya. Sebagai contoh, daerah yang memiliki hasil perikanan melimpah dapat mengoptimalkan ikan sebagai sumber protein utama, sedangkan wilayah dengan hasil pertanian seperti jagung atau singkong dapat menjadikannya bahan pengganti nasi. “Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga relevan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat,” ujar Dadan. Program MBG sudah dilaksanakan di 31 provinsi dengan dukungan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada periode Januari–April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat, yang akan meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat pada tahap berikutnya, April–Agustus 2025. Sasaran penerima manfaat program ini meliputi empat kategori utama, yaitu: 1.Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA. 2.Balita atau anak usia di bawah lima tahun. 3.Ibu hamil. 4.Ibu menyusui. Program MBG merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara bertahap. Pada 2025, program ini diharapkan mencakup 20% target populasi, dengan target 80% pada 2028, dan mencapai 100% pada 2029. Melalui inovasi dan adaptasi menu berbasis potensi lokal, program ini diharapkan mampu menjawab tantangan kekurangan gizi di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang untuk mengenalkan keragaman pangan kepada masyarakat luas.

PKS Dan PDIP Berikan Nilai Tinggi Ketidakpuasan Di 100 Hari Pemerintahan Prabowo Subianto Survei Litbang Kompas (4-10 Januari 2025) menunjukkan bahwa mayoritas pemilih PDIP dan PKS merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak dan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar 3,1 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun begitu diantara angka kepuasan yang tinggi tersebut, kedua parpol tersebut tidak mengurangi sikap kritis dari pemerintahan Prabowo Subianto. Pemilih PDIP lebih banyak yang puas (74,3%) dibandingkan tidak puas (26,7%), namun masih ada kritik. Sementara itu, pemilih PKS terbagi lebih merata, dengan 49,5% puas dengan angka presentase lebih tinggi sebesar 50,6%, serta menghasilkan dukungan riil negatif (-1,2%). Dibandingkan dengan PDIP dan PKS, pemilih dari enam partai lain (Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, dan Nasdem) umumnya lebih puas dengan kinerja pemerintah, bahkan PAN mencatatkan apresiasi tertinggi (96% puas). Tingkat keyakinan pemilih terhadap perbaikan kinerja pemerintahan juga lebih rendah pada PDI-P dan PKS. Sebanyak 79,2% pemilih PKS dan 83,3% pemilih PDIP yakin pemerintahan akan lebih baik, namun tingkat ketidakpercayaan cukup signifikan. Di sisi lain, enam partai lain menunjukkan keyakinan lebih dari 90%. Angka kepuasan dan ketidakpuasan kinerja sendiri juga bercabang di bidang ekonomi, yang cukup menjadi perhatian publik. PDIP memberikan angka kepuasannya di angka 80,0%, sedangkan PKS di bawah 50%. Dari segi sikap politik, PKS telah mendukung pemerintahan Prabowo dan bergabung dalam koalisi, meskipun belum ada kader PKS dalam kabinet. Sedangkan PDI-P, meskipun belum bergabung dalam pemerintahan, menyatakan siap menjadi mitra strategis. Posisi PDI-P dan PKS ini menunjukkan adanya sikap kritis namun tetap mendukung pemerintah dalam konteks strategi politik yang dapat berdampak pada evaluasi kinerja pemerintah.

Terungkap Shandy Mahasiswa DO Dalam Kasus Pagar Laut Tangerang Hingga Dicari Pihak UMT untuk Klarifikasi Sosok Shandy Marta Praja, Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), menjadi sorotan publik setelah aksinya mendukung pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang menuai kritik. Shandy mengklaim bahwa pagar laut tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat setempat untuk mengatasi abrasi, namun fakta baru mengungkapkan adanya dugaan hoaks dalam pernyataannya. Shandy, yang sebelumnya mengaku sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), ternyata telah di-drop out (DO) oleh kampusnya sejak semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. Hal ini dikonfirmasi oleh dosen Ilmu Komunikasi UMT, Kory Elyana, dan Kepala Hubungan Masyarakat UMT, Agus Kristian. Menurut data perguruan tinggi, Shandy terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) sejak 2016 sebelum akhirnya dikeluarkan. Agus menegaskan pihaknya sangat menyayangkan pengakuan sepihak dari saudara Sandy yang masih mengakui mahasiswa UMT, padahal sudah tidak aktif. Dalam mendalami kasus ini pihak UMT selanjutnya mengambil langkah untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. "Langkah UMT akan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan tentang pengakuanya sebagai mahasiswa UMT," tutur Agus. Shandy sebelumnya menyebutkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang terbuat dari bambu dibangun untuk menahan abrasi, mengurangi dampak tsunami, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya, tanggul tersebut juga berfungsi sebagai habitat kerang dan udang yang membantu menambah penghasilan nelayan. Namun, pernyataan ini mendapat kritik tajam dari netizen yang meragukan validitas klaimnya. Akun media sosial Shandy juga disorot karena diduga sering mempromosikan aksi demonstrasi dengan motif tertentu. Masalah abrasi dan ancaman tsunami di pesisir Kabupaten Tangerang memang menjadi perhatian serius. Peringatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang potensi megathrust di Selat Sunda menambah urgensi untuk tindakan mitigasi. Namun, langkah Shandy memanfaatkan isu ini dengan narasi yang belum terverifikasi justru memicu kebingungan. Shandy juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat pesisir yang disebutnya memprihatinkan. Menurutnya, tanggul laut ini menjadi simbol perjuangan swadaya masyarakat di tengah keterbatasan kebijakan pemerintah. “Harusnya pemerintah malu bukan malah panik tidak karuan seperti ini, karena warga dengan inisiatif membangun pertahanan hidup secara alami meski di tengah kondisi kesejahteraan hidup yang apa adanya,” tegas Shandy dalam wawancara sebelumnya. Di sisi lain, pihak kampus UMT kini tengah berupaya mencari keberadaan Shandy untuk mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya. Fakta bahwa Shandy bukan lagi mahasiswa aktif menambah beban kredibilitas atas klaimnya sebagai aktivis JRP. Sementara itu, publik diharapkan lebih kritis terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial, terutama yang melibatkan narasi kompleks seperti pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Dalam konteks ini, langkah pemerintah dan institusi terkait sangat dibutuhkan untuk memastikan keakuratan informasi yang beredar.

Pemerintah Indonesia Resmi Bayar Utang Ke AS Dengan Konservasi Terumbu Karang Pemberitaan soal pengalihan utang pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat dengan sumber daya alam berupa terumbu karang, menimbulkan publik marah. Karena bagaimanapun SDA tersebut milik seluruh rakyat Indonesia dimana dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat. Negara memang punya hak atas semua SDA yang terbentang dari Sabang-Merauke, tapi bukan untuk dijual tanpa melestarikannya. Tentu saja harus dikelola untuk kepentingan bersama rakyat, bukan golongan saja. Pada 15 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berhasil menyelesaikan proses pengalihan utang sebesar 35 juta dolar AS (sekitar Rp 573 miliar) yang akan digunakan untuk upaya konservasi laut. Negara kita sendiri sedang menggalang dana untuk melaksanakan program yang tergolong besar. Tentu pertumbuhan ekonomi juga menjadi agenda penting, maka kebijakan perlu diambil sebaik mungkin. Salah satunya dengan dukungan berbagai organisasi konservasi, utang tersebut secara resmi dialihkan untuk mendukung kegiatan perlindungan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Tidak melulu buruk, jika kita lihat inputnya untuk negara dan manfaatnya, hal tersebut tentu akan meluruskan kontra yang berkeliaran. M Firdaus Agung Kunto Kurniawan, selaku Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjelaskan bahwa proses pengalihan utang ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan akhirnya disepakati pada Juli 2024. Firdaus menambahkan bahwa dana hasil pengalihan utang ini akan difokuskan pada perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang di Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sunda-Banda. Kedua kawasan ini dipilih karena keduanya merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia, atau coral triangle. “Ini adalah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hampir 75 persen jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di kawasan ini,” ujar Firdaus dalam siaran pers pada Sabtu (18/1/2025). Indonesia sendiri memiliki terumbu karang terluas di dunia, yang mencakup sekitar 18 persen dari total luas terumbu karang global, dengan perkiraan luas lebih dari 51.000 kilometer persegi. Terumbu karang tidak hanya menjadi daya tarik pariwisata, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung terhadap bencana alam serta berperan dalam penyerapan karbon dari atmosfer. Selain itu, terumbu karang juga mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Kesepakatan pengalihan utang ini tercapai berkat peran dua organisasi konservasi nirlaba internasional, The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International (CI), yang bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia di Indonesia. Jennifer Morris, CEO The Nature Conservancy, menjelaskan bahwa skema pengalihan utang ini didasarkan pada Perjanjian Konservasi Terumbu Karang (The Coral Reef Conservation Agreement - CRCA) yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS (Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act - TFCCA). Skema ini memiliki empat prioritas utama penggunaan dana: pertama, untuk melindungi terumbu karang dan ekosistem laut pesisir yang mendukung kelestarian terumbu karang, seperti lamun, bakau, dan ekosistem dasar laut; kedua, untuk kawasan lindung laut; ketiga, untuk zona konektivitas habitat dan lokasi konservasi yang potensial di masa depan; dan keempat, untuk spesies laut yang terancam punah, terancam, atau dilindungi. Sementara itu, Herlina Hartanto, Direktur Eksekutif YKAN, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program konservasi ini. Masyarakat akan diberikan peningkatan kapasitas untuk menghadapi tantangan kerusakan alam. Program ini akan berlangsung selama sembilan tahun, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaksana di lapangan. “Keberlanjutan upaya perlindungan ekosistem terumbu karang sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa praktik-praktik baik yang telah dibangun melalui program ini tetap berlangsung setelah berakhirnya program TFCCA,” tambah Herlina. Dana hasil pengalihan utang ini akan dikelola oleh Komite Pengawas yang dibentuk dalam rekening trust fund. Komite Pengawas ini dipimpin oleh KKP dan melibatkan Kementerian Keuangan serta beberapa organisasi nirlaba. Tentu kegiatan tersebut harus diawasi agar rakyat tidak menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa bebas memanfaatkan terumbu karang di laut wilayah negara sendiri.

𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐑𝐩𝟒𝟖,𝟖 𝐓𝐫𝐢𝐥𝐢𝐮𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐭𝐮𝐣𝐮𝐢, 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐈𝐊𝐍 𝐃𝐢𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐤𝐚𝐧 Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung fase kedua pembangunan IKN, yang difokuskan pada fasilitas legislatif dan yudikatif. "Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dan menegaskan sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata AHY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1). 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐬𝐮𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐑𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 AHY menyebutkan bahwa rencana pembangunan akan dievaluasi untuk memastikan penyelarasan dengan anggaran yang ada. Pemerintah akan melakukan peninjauan ulang terhadap rencana-rencana pembangunan yang disusun pada masa pemerintahan sebelumnya. "Kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis. Pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," ucapnya. 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐑𝐚𝐦𝐩𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢 𝐀𝐤𝐡𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐬𝐚 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hampir selesai. Seluruh gedung kementerian, kecuali beberapa kementerian koordinator, telah rampung. "Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," ungkap Basuki. Basuki juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sudah siap beroperasi pada tahun 2028. Hal ini mencakup penyediaan kantor, hunian, serta desain gedung parlemen. 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐠𝐚𝐦 Selain anggaran dari APBN, AHY menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan. Dengan persetujuan ini, pemerintah optimistis pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi simbol modernisasi Indonesia. Fase kedua pembangunan diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pemerintahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain Ormas Keagamaan, Usulan Datang Agar Perguruan Tinggi Juga Diberi Kesempatan Untuk Kelola Tambang Pengelolaan tambang masih menjadi perhatian publik karena pemerannya datang dari berbagai pihak yang tak terduga. Setelah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diajukan untuk dapat mengelola tambang, kini perguruan tinggi juga masuk dalam daftar kelompok yang diusulkan memperoleh izin pengelolaan pertambangan. Wacana ini muncul dalam Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang berlangsung di kompleks Senayan, Jakarta, pada Senin (20/1/2025). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa usulan ini merupakan bagian dari empat poin utama dalam revisi UU Minerba. Salah satu poin yang disoroti adalah memberikan prioritas izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi minimal B. “Perlu diatur prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian juga dengan perguruan tinggi,” ungkap Bob Hasan dalam rapat pleno yang juga disiarkan secara daring. Dalam Pasal 51A draf RUU yang sedang disusun, usulan pemberian izin usaha pertambangan untuk perguruan tinggi tercantum dalam Pasal 51A. Pada ayat (1) Pasal 51A, disebutkan bahwa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Selain perguruan tinggi, Bob Hasan juga menyampaikan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) lokal diusulkan mendapatkan kesempatan serupa dalam mengelola tambang. Namun, usulan ini mendapat kritik keras dari sejumlah anggota Baleg DPR RI. Salah satunya adalah anggota Fraksi PDIP, Putra Nababan, yang mempertanyakan dasar akademis dari RUU ini. Putra mengaku baru menerima naskah akademik setebal 78 halaman hanya 30 menit sebelum rapat dimulai. “Bagaimana kita bisa menjustifikasi pemangku kepentingan di sektor minerba yang begitu banyak, sementara partisipasi publik sangat minim?” tegas Putra. Minimnya Partisipasi Publik dan Kritik dari Pakar. Peneliti hukum dari Center for Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Saleh, menyoroti rendahnya keterlibatan publik dalam perancangan RUU ini. Menurutnya, sejak awal tidak ada diskusi tentang entitas yang layak menerima izin pertambangan. “Ini mirip dengan kebijakan penunjukan ormas sebagai penerima izin konsesi yang sebelumnya juga kontroversial,” ujar Saleh kepada awak media. Saleh juga menilai pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi tidak sesuai dengan inti bisnis mereka, yang seharusnya berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. “Perguruan tinggi jika ingin mengembangkan unit usaha harus inline dengan misi utama mereka. Tambang jelas bukan salah satunya,” tegasnya. Ya selama ini publik paham betul dengan peran perguruan tinggi dimana fokus bergerak pada kegiatan yang penuh akan pendidikan, kental akan penelitian, penuh akan ilmu dan pengetahuan. Keterlibatan lembaga pendidikan dalam tambang nantinya hanya memecah fokus hingga mengurangi kualitas pergerakan civitas akademik yang selama ini berjalan. Meski revisi UU Minerba ini masih dalam tahap penyusunan, wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi telah memicu perdebatan yang sengit. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari DPR RI, dengan harapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

Dapat Jabatan Menteri Karena Makan Tempe Jadi Branding Budi Arie Sebagai Menteri Koperasi? Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa dirinya adalah penggemar sejati produk tempe. Bahkan, ia percaya bahwa konsumsi tempe sejak kecil menjadi salah satu alasan ia bisa menduduki jabatan Menteri dalam pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, pada Rabu (15/1/2025). "Saya levelnya sudah bukan lagi sebagai penyuka tempe, tapi maniak. Saya tiap hari harus ada tempe. Karena ibu saya tiap hari memberikan saya tempe maka anaknya bisa jadi Menteri," ujar Budi Arie. Budi Arie juga menilai tempe sebagai super food asli Indonesia yang memiliki kandungan gizi lengkap. Ia pun mendorong agar tempe dijadikan salah satu bahan baku untuk makan siang gratis. Ia berharap agar Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) dapat memfasilitasi penyediaan bahan baku tempe tersebut. Ia juga menyarankan Gakoptindo untuk menjadikan kisah suksesnya menjadi Menteri sebagai bagian dari kampanye tempe. "Nanti Gakoptindo bisa jadikan kampanye. Pak Menteri karena dari kecil makan tempe maka dia bisa jadi Menteri," katanya. Selain itu, Budi Arie menyebutkan bahwa tempe memiliki potensi ekonomi besar yang bisa dipasarkan hingga ke mancanegara. Ia mengungkapkan bahwa perputaran bisnis tempe di Indonesia bisa mencapai Rp 75 triliun per tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, yang menunjukkan rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kg, sementara konsumsi tahu per kapita per tahun mencapai 7,7 kg. "Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp 75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," ujarnya. Ungkapan Budi Arie soal jabatan menteri didapat karena makan tempe itu memang sedikit berlebihan. Tidak sedikit orang menanggapi dengan candaan yang mengarah pada latar belakangnya sebagai menteri yang belum berhasil meredakan judol di tanah air sekaligus sorotan utamanya yang menjabata sebagai ketua projo atau pendukung Joko Widodo. Pengangkatannya menjadi seorang menteri pun turut dipertanyakan, mulai dari berdasarkan apa hingga banyak asumsi bertebaran sampai kedekatannya dengan Jokowi turut diperbincangkan sebagai alasan dari dijadikannya Budi Arie menjadi menteri. Dan kini mantan menteri komunikasi dan informatika tersebut diposisikan oleh Prabowo sebagai kementerian baru yang mengurusi soal koperasi. Hal tersebut tentu menjadi tantangan baru bagi Budi Arie untuk memutar otak demi mengaktifkan koperasi di setiap daerah. Tempe menjadi salah satu komoditas untuk branding kementerian yang ia komandoi. Bahkan dia tak segan turut menimbrung urun rembug dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu hal tersebut harus dimanfaatkan dan kesempatan untuk membawa tempe juga merambat ke kancah internasional.

𝐒𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐠𝐚𝐰𝐚𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐠𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐭𝐫𝐲𝐨 𝐁𝐫𝐨𝐝𝐣𝐨𝐧𝐞𝐠𝐨𝐫𝐨, 𝐀𝐝𝐚 𝐀𝐩𝐚? Suasana di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada Senin (20/1/2025) memanas saat puluhan pegawai menggelar aksi protes terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Para pegawai, yang mengenakan pakaian serba hitam, membawa spanduk berisi kecaman dan kritik terhadap kepemimpinan Satryo. Mereka bahkan mengirimkan karangan bunga sebagai simbol protes. Dalam aksi tersebut, spanduk bertuliskan, "Kami ASN, Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga!" menjadi salah satu sorotan utama. Para pegawai juga menyuarakan tuntutan mereka secara langsung, menegaskan bahwa institusi negara bukanlah perusahaan pribadi menteri dan keluarganya. Protes juga diwarnai dengan insiden di mana mobil menteri, yang berplat RI 25, diteriaki pegawai yang berunjuk rasa. Pegawai meminta Satryo turun dari mobil dan mendengarkan aspirasi mereka, namun kendaraan tetap melaju meninggalkan kerumunan. Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek, Suwitno, mengungkapkan bahwa permasalahan ini bermula sejak pergantian jabatan yang dinilai tidak sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak adil. "Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur," kata Suwitno. Ia juga menyoroti kasus pemecatan sepihak terhadap salah satu pegawai, Neni Herlina, yang diduga menjadi pemicu aksi ini. "Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya, bahkan diminta angkat kaki," ujar Suwitno. 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐜𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐧𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐚 Neni Herlina, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menangani urusan rumah tangga kementerian, mengaku diberhentikan tanpa alasan yang jelas setelah terlibat kesalahpahaman terkait penataan meja kerja di ruangan menteri. Menurut Neni, insiden tersebut terjadi setelah istri Satryo menyampaikan ketidakpuasan terhadap penataan meja. "Waktu itu permintaan mengganti meja itu dari istrinya sih. Karena waktu itu ke kantor, habis pelantikan beres-beres, kata sekretaris yang sekarang sudah dipecat itu bilang kayak gitu," kata Neni. "Saya emang enggak tahu apa-apa, cuma besoknya dipanggil gitu aja. Dipanggil langsung dimarahi," imbuhnya. Neni juga juga merasa takut dan bingung bagaimana ia harus bersikap di kantor apakah harus bekerja ke kantor atau tidak. "Enggak ada SK-nya juga. Cuman maksudnya sudah keterlaluan aja di depan anak magang, di depan staf-staf saya, gitu. Mempermalukan saya kan," ujar dia. 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧 Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan bahwa kementerian selalu membuka ruang dialog. "Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik," kata Togar. Meski demikian, Togar membantah tudingan pemecatan sepihak dan menegaskan bahwa proses penataan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan mutu layanan dan kebutuhan organisasi. "Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan," kata Togar.

Menteri Kelautan Menyayangkan Instruksi Prabowo Soal Bongkar Pagar Laut Tangerang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa pembongkaran pagar laut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan KKP. Ia menilai tindakan tersebut sangat disayangkan karena berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. "Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang, statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya," ungkap Doni saat dihubungi pada Minggu, 19 Januari 2025. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya meminta agar pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang ditunda. Menurutnya, tindakan pembongkaran tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru, mengingat penyidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut. Trenggono menegaskan bahwa pagar laut yang terbuat dari bambu itu adalah barang bukti dari kegiatan ilegal di ruang laut. Ia menilai, pembongkaran baru bisa dilakukan setelah adanya keputusan resmi dari proses hukum yang sedang berjalan. Meskipun demikian, Doni memastikan bahwa KKP menghargai peran aktif TNI AL dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap siapa yang berada di balik pembangungan pagar laut yang masih misterius tersebut, meskipun pagar-pagar itu kini mulai dibongkar secara bertahap. "Proses penyelidikan terkait kasus ini sedang berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat. KKP bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini," ujar Doni. Ke depannya, Doni berharap agar TNI AL dan semua pihak terkait dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik lagi untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut tanah air. Sebelumnya, KKP menyegel pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang pada Kamis, 9 Januari 2025. KKP memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang membangun dan memiliki pagar tersebut untuk membongkar sendiri bangunan tersebut sambil melakukan identifikasi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Namun, di tengah proses identifikasi, pada Sabtu, 18 Januari 2025, TNI AL mengerahkan 300 personel dan warga untuk membongkar pagar laut tersebut, dan rencananya proses pembongkaran ini akan terus dilakukan hingga selesai. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menyatakan bahwa pembongkaran pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer itu dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. "Tugas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada kami," kata Hady saat dihubungi pada Sabtu, 18 Januari 2025. Di balik kontra tersebut, masyarakat sendiri lebih mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Prabowo, karena pagar yang terbentang di Laut Tangerang tersebut cukup mengganggu aktifitas nelayan. Sehingga perlu ditindak lanjuti tanpa mengulur waktu hingga proses hukum berjalan. Dokumentasi hingga saksi menjadi kekuatan bukti untuk mengungkap siapa pelaku di balik pemagaran laut tersebut. Sehingga jika pagar mengganggu pertimbangan untuk mencabut pagar adalah langkah yang dinilai tepat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Tidak Dipakai Di Pemerintahan Baru Mantan Menlu Retno Marsudi Moncer Di Kancah Nasional Maupun Internasional Sejak purna dari tugas negara menjadu Menteri Luar Negeri (Menlu) RI di pemerintahan sebelumnya, nama Retno Marsudi terus tersorot baik di lingkup nasional maupun internasional. Retno Marsudi adalah sosok yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, terutama sejak ia menjabat sebagai Menlu pada tahun 2014 lalu. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang memegang jabatan Menlu di Indonesia, sebuah pencapaian yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Retno memegang jabatan ini selama dua periode berturut-turut, yakni dari 2014 hingga 2024, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai Menlu perempuan pertama di Indonesia, Retno Marsudi berhasil meraih berbagai prestasi. Pada tahun 2017, ia menerima penghargaan sebagai agen perubahan dalam bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari UN Women dan Partnership Global Forum (PGF). Selain itu, ia dipercaya oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai salah satu juru perdamaian untuk isu Palestina. Tak hanya itu, berbagai penghargaan lain, baik nasional maupun internasional, turut menghiasi perjalanan kariernya. Dengan powernya yang tangguh itu, Retno terus menyuarakan isu yang tengah meresahkan dunia, satu diantaranya menyuarakan pembelaan terhadp kejahatan genosida yang menimpa Palestina dimana hal tersebut sesuai dengan pesan kemanusiaan yang juga amanat bangsa untuk mendukung kemerdekaan negara yang sedang digempur habis-habisan oleh Israel itu. Selain itu Retno Marsudi juga selalu memperhatikan WNI yang berada di berbagai negara, dan mengulurkan tangan kepada mereka di saat mara bahaya itu melanda. Aktif dan peduli menjadi nama tengah Retno Marsudi sebagai anak negeri, Menlu RI, perempuan dan manusia. Berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo yang digantikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2024 juga menandai berakhirnya masa jabatan Retno Marsudi sebagai Menlu. Tidak lagi dilibatkan dnegan urusan negara, nama Retno Marsudi masih kerap mewarnai berbagai bidang di tanah air maupun di luar negeri. Meski demikian, Retno terus melanjutkan kiprahnya. Ya, tidak diminta untuk melanjutkan lewat kabinet, bukan berarti jalannya sudah berarti, karena dia masih aktif di berbagai bidang dan memperlihatkan prestasinya sekaligus pengabdiannya sebagai anak bangsa lewat berbagai bidang. Kali ini dia bergerak dengan memegang lima jabatan strategis setelah tidak lagi menjadi Menlu: 1. *Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air* Retno Marsudi ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air oleh Antonio Guterres pada 13 September 2024, menjadikannya orang Indonesia pertama yang mengemban tugas ini. Jabatan ini diberikan sebelum masa jabatannya sebagai Menlu resmi berakhir pada 20 Oktober 2024. 2. *Komisaris Independen PT Bundamedik Tbk* Pada akhir 2024, Retno resmi bergabung sebagai Komisaris Independen di PT Bundamedik Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang jaringan layanan kesehatan. Ia bertanggung jawab, antara lain, untuk mengelola RSIA Bunda Jakarta sejak 20 Desember 2024. 3. *Anggota Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact* Pada 6 Januari 2025, Retno Marsudi bergabung dengan Paragon Wardah Stewardship for Global Impact, di bawah naungan ParagonCorp, salah satu perusahaan kecantikan terbesar di Indonesia. 4. *Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (INCO)* Retno juga diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Vale Indonesia Tbk pada 14 Januari 2025. Jabatan ini akan ia emban selama tiga tahun, dari 2025 hingga 2027. 5. *Direktur Non-Eksekutif Independen Gurin Energy* Jabatan terakhir yang diemban Retno Marsudi adalah Direktur Non-Eksekutif Independen di Gurin Energy, yang dimulai pada 21 November 2024, tepat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai Menlu berakhir. Dengan kiprah dan kontribusi yang terus berlanjut, Retno Marsudi membuktikan dedikasinya untuk berbagai bidang, baik di kancah nasional maupun internasional sebagai anak bangsa yang terus mengabdikan diri pada tanah air tercinta.

Prabowo Pamer Bakal Beri Kejutan Soal Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sebuah kejutan terkait pencapaian swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2028. Di hadapan para pengusaha, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa target Pemerintah Indonesia kini semakin terfokus. Salah satu prioritas utama yang sedang dikejar adalah tercapainya swasembada pangan. "Swasembada pangan kita rencanakan empat tahun (tercapai dalam 2028)," tutur Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1). Tak hanya itu dalam mewujudkan swasembada pangan nantinya, Prabowo juga mengaku bakal terkejut akan langkah yang diambil. "Ternyata kita akan kaget. Jauh sebelum empat tahun (sebelum 2028), kita sudah swasembada pangan," tegas Prabowo. Selain swasembada pangan, Prabowo juga membahas target kemandirian energi. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia akan bergabung dengan beberapa negara penghasil energi hijau. Ketua Umum Partai Gerindra ijtu juga menegaskan bahwa hanya sedikit negara yang memiliki potensi energi hijau. "Swasembada energi juga kita (akan capai), tidak banyak negara di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan substansial," katanya sesumbar. "Ini baru 3 bulan, tolong tunggu sabar sedikit. Mungkin bulan 5-6 saudara akan merasakan, bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual!" tutup Prabowo. Tentu hal tersebut menjadi hal yang sedang ditunggu karena untuk mewujudkannya perlu banyak sinergi dari kementerian yang terlibat, mulai dari pertanian, ekonomi, perdagangan hingga koperasi yang baru dan diharapkan bisa menghandle distributor hasil pangan secara merata ke seluruh daerah. Kegagalan yang pernah terjadi di pemerintah sebelumnya harus menjadi pelajaran agar tidak terulang dan membawa perbaikan dengan mekanisme efektif, tanpa mengabaikan kelestarian alam yang menjadi sumber perantara swasembada pangan. Selain itu kran impor yang sudah diwacanakan untuk distop juga tidak boleh berhenti pada sebuah wacana saja, karena dari sana pemerintah harus memutar otak untuk bersinergi dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah. Namun apakah hal tersebut bisa terlaksana, jika impor sapi hingga susu saja sudah mulai dikoarkan? Program makan gratis jadi tantangan besar untuk penyedia bahan pangan, dan pemerintah sebagai komando harus mengoordinir dengan baik dnegan menggandeng semua pihak agar tidak ada yang dirugikan dan berhenti hanya dengan menguntungkan sekolompok golongan saja. Karena dengan begitu selain swasembada pangan, serangkaian program yang dijalankankan pemerintah tersebut juga dapat memulihkan ekonomi masyarakat.

𝐂𝐚𝐤 𝐈𝐦𝐢𝐧 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐭𝐢 𝐋𝐢𝐛𝐮𝐫 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐤 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 Pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait libur sekolah selama Ramadan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengungkapkan bahwa ada kemungkinan sekolah tidak diliburkan selama bulan suci tersebut, dengan alasan produktivitas. "Hasil diskusi saya dengan banyak kiai, banyak pengelola-pengelola pendidikan, libur Ramadan itu tidak produktif sehingga kalau toh nanti pemerintah mengambil langkah libur itu harus diantisipasi supaya produktif. Tapi kelihatannya sih tidak libur, ya, tidak libur," ujar Cak Imin saat menghadiri kegiatan di Wisata Sawah Sumber Gempong, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (16/1/2025). Cak Imin menilai, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa libur panjang selama Ramadan justru kurang efektif dalam mendukung aktivitas pendidikan. "Ya intinya tidak libur karena puasa libur itu membuat ada suasana istirahat yang panjang sehingga tidak produktif, jadi dulu kontroversi libur Ramadan itu dicoba sudah berkali-kali dalam pemerintahan Orde Baru, pemerintahan zaman Reformasi. Kesimpulan saya, libur Ramadan itu ndak efektif," jelasnya. Di sisi lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan surat edaran (SE) terkait kebijakan ini. SE tersebut digarap bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. "Mendikdasmen dan Menag sedang menyiapkan surat edarannya (SE)," ujar Pratikno.

Betulkah Power Polisi Mulai Tergantikan Dengan Damkar Karena Menolak Laporan Hingga Terlibat Dalam Berbagai Peristiwa Kejahatan? Efektifitas kerja memang sebuah keharusan dalam setiap instansi baik di bawah pemerintahan maupun pihak swasta. Terutama mereka yang memiliki tugas khusus berhubungan dengan masyarakat, seperti melayani, melindungi hingga tingkatan tertinggi yakni mengayomi masyarakat. Selain efektifitas, jenis pelayanan yang digemari seluruh rakyat Indonesia dan mungkin setiap manusia di muka bumi ini mengandung 3 kriteria, mudah, murah dan cepat. Peristiwa yang sudah terjadi menjadi pelajaran sekaligus pengalaman bagi orang lain ketika menghadapi permasalahan di kemudian hari. Seperti halnya yang tengah viral kini, ketika penolakan terhadap laporan warga terjadi dalam kasus penembakan bos rental. Anggota keluarga sudah melaporkan kasus tersebut kepada pihak polisi, karena mereka percaya instansi keamanan negara tersebut akan melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan maupun tindakan kriminalitas lainnya. "Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, saya dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah, setelah itu pada saat kita mampir ke polisi Cinangka, terjadilah penolakan itu," ujar Rizky Agam selaku putra IA yang merupakan korban tewas penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Jakarta-Merak. Hal tersebut tentu menjadi potret yang mempengarungi banyak opini publik soal polisi dan tugas yang mereka emban. Kepercayaan terhadap mereka pun akan turun. Bukan hanya hal tersebut karena kasus-kasus sebelumnya yang hadir dan mencoreng tugas dalam melindungi masyarakat juga menjadi faktor lainnya hingga menyebabkan penilaian publik menurun terhadap jajaran polisi. Tak hanya penilaian dan perbincangan di tengah publik, tindak-tanduk polisi selama ini juga mempengarungi pandangan publik. Penembakan, penganiayaan, pernyataan palsu, hingga menghabisi nyawa korban. Kepercayaan terhadap dinilai mulai luntur ketika warga melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). Seperti slogan mereka yang siap melayani masyarakat 24 jam, hal tersebut nampak dari sebuah protret lama. Sebuah unggahan yang dibagikan oleh akun Instagram @damkarkobar, terlihat potret beberapa anggota damkar sedang meringkus seorang pria yang hendak mencuri. Menariknya, kisah ini viral setelah tiga tahun setelah kejadian itu berlangsung. Kejadian bermula dari warga mencurigai bahwa ada seseorang yang ingin mencuri di salah satu sekolahan yang ada di Kelurahan Raja, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. "Jadi begini, biasanya Mako Damkar menerima laporan dari warga mengenai masalah ular masuk rumah, sarang tawon di rumah warga, pohon tumbang, atau kedaruratan lainnya. Nah malam ini... Sabtu, 8 Januari 2022 sekitar pukul 22.18 WIB, Mako Damkar menerima laporan dari warga bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Yaitu seseorang yang ingin mencuri di salah satu sekolahan di Kel. Raja," cuit akun @damkarkobar. Setelahnya, usai anggota Damkar yang bertugas mendatangi lokasi, mereka menemukan seorang pria yang ingin membawa kabur barang-barang di sekolah tersebut. "Terbukti pintu ruang kelas 6 sudah dijebol dengan satu buah palu atau martil. Dan orang tersebut mencoba melarikan diri dan membuang palu atau martil yang dibawanya. Sempat kejar-kejaran anggota damkar dengan pelaku, namun pelaku gagal melarikan diri karena terjebak di dalam area sekolahan dan dikepung personil damkar," tambahnya. "Tidak lama datang Patroli Res Kobar ke TKP. Kemudian tersangka dengan barang bukti berupa satu buah martil atau palu untuk membobol pintu ruang sekolahan dibawa ke Polres Kobar untuk penyelidikan lebih lanjut dan kejadian ini sudah ditangani pihak kepolisian," imbuh akun tersebut. Postingan tersebut pun juga dibagikan ke platform media sosial lainnya, seperti X oleh akun @JukiHoki. "Gawat Pak Pol, Damkar mulai ambil alih kerjaan sampean," cuit pemilik akun tersebut. Unggahan itu kemudian menuai berbagai tanggapan dari warganet. Tak sedikit publik yang menyoroti kinerja pihak kepolisian akhir-akhir ini karena dinilai menurun dan membandingkannya dengan aksi cepat tanggap anggota Damkar. Salah satunya sebagai berikut : "Mending anggaran polisi yang ratusan miliar itu pindahin ke Damkar dah, gue ikhlas," komentar @hala_** Dari sana banyak asumsi bahwa Damkar lebih membantu dan melindungi masyarakat daripada polisi. Tentu hal tersebut menjadi evaluasian bagi satuan kepolisian untuk memperbaiki kinerja mereka, dan kembali pada tugas mereka sebagai pelindung masyarakat.