@CNNIndonesia Jelas akan batal Salah eksekusi banget. Mereka mikir efisiensi itu = pengurangan tenaga kerja Lah padahal juknis jelas, petunjuk dr presiden jelas Kalau dirasa kurang jelas lah ya koordinasi ke atas Pak @prabowo, tolong para pimpinan K/L yg main efisiensi dgn PHK tuh dipantau 🙏🏼

The most Australian video I've ever seen

Yang ini bro? -------------------------- Presiden sudah sejak lama meminta evaluasi atas anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Infonya sudah sejak 2024 (bahkan sejak sebelum dilantik) namun karena sudah tahu akan menang satu putaran. Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mulai coba melihat2 pos mana yg kira2 bisa diefisiensikan, hingga ke level akun. Hanya saja angka awalnya tidak sefantastis sekarang. Karena Dit. PA paham bagian mana yg sangat mungkin bisa dihemat supaya tusi dan program K/L tetap jalan. Sedangkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyampaikan opsi blokir Automatic Adjustment (AA) dgn cara menetapkan persentase besaran penghematan dan meminta K/L untuk melakukan selfblocking. Dengan dinamika kabinet baru, pergantian pimpinan negara dll, mungkin Presiden lupa. Momen itu datang pas akhir tahun ketika konferensi pers Presiden di Kemenkeu. Saat itu Kemenkeu menyodorkan Treasury Big Data dengan memperlihatkan dashboard anggaran yang bisa menampilkan detil sampai ke item. Disitu Presiden 'terperangah' yg intinya bilang lah itu kita bisa tau data detil sampai sedetil2nya ke level item. Jadi bisa melakukan tidak hanya penetapan sekian persen blokir AA dan menyerahkan K/L utk selfblocking, karena menurut Presiden bisa jadi nanti yg di selfblocking itu pos2 yg sebenarnya tdk menyentuh 'program konyol' yg ada. Karena yg menyajikan waktu itu adalah DJPb, akhirnya Setneg lsg koordinasi dgn DJPb. Disitulah dimulainya masa2 Mensesneg berkantor di DJPb, untuk melototin detil anggaran. Sudah ada yg mengingatkan Mensesneg, ini bukan kerjaan DJPb, harusnya DJA di tempatnya Pak Isa. Apa kata Mensesneg? “Namanya doang Isa. Tapi dia Isa yang ora isa”. Bahkan, dalam satu waktu, Pak Isa ngumpulin semua pimpinan eselon III dan II dan terang2an bilang: “Ini semua karena kita nggak bisa nyelesein. Harusnya ini kerjaan kita”. Itu salah satu nuansa kebatinan yg ada di lapangan banteng. Usulan awal Dit PA DJPb, semua K/L kena penghematan dan sudah mengecualikan fungsi pendidikan karena kita paham itu mandatory by constitution. Di awal, kita hanya menyodorkan penghematan utk sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Adapun utk Pinjaman Luar Negeri/PLN, Hibah Luar Negeri/HLN, Surat Berharga Syariah Negara/SBSN, dan Badan Layanan Umum/BLU, dikecualikan. Berkali2 dipresentasikan ke Mensesneg, berkali2 pula berubah arahannya hingga akhirnya diputuskan ada 15 K/L yg tdk dihemat dan semua sumber dana kena. Kenapa bisa gitu? Wallahualam, ask the President himself. Itu bagian dari kebijakan politis di lingkaran Presiden. Dari awal kita tawarkan sebesar 100T, diminta dicari lagi. Naik jadi 150T, msh kurang. Terus diminta tambah, sampai pada akhirnya ketemu lah angka 256T utk porsi KL. Mengingat ada K/L yg dikecualikan, maka semua K/L sisanya jd tanggung renteng. Berdasarkan hasil diskusi awal, penghematan ini salah satu tujuannya untuk membentuk baseline baru postur APBN ke depan. Presiden pingin membuktiin bahwa dengan penghematan, negara (dalam hal ini) K/L masih jalan. Berarti benar indikasi selama ini bahwa APBN itu bengkak karna sdh disuntik duluan dengan lemak sejak saat pertama penyusunan anggaran. Presiden pingin membuang lemak2 yg pasti jadi bahan bancakan itu. Sampai disini, saya melihat bahwa niatnya baik. Namun ketika diputuskan angkanya yg sangat fantastis dan ada K/L yg dikecualikan, ini yg jd rumit karena penghematannya jd gila2an dan tidak rasional. Berdasar hasil obrolan warung kopi, ketauan klo Mensesneg jg tidak paham2 banget sama anggaran. Dia tidak paham bahwa pagu K/L yg trilyunan itu udh ada plot nya dan ada pos yg betul2 tidak bisa dipotong karena berdampak pada pegawai ataupun tusi utama K/L. Dia tahunya secara nominal masih besar, coba dihemat lagi. Sudah coba diluruskan ke Mensesneg baik oleh Dit PA ataupun lewat jalur (pihak) lain yg memiliki hubungan dg Mensesneg secara personal. Apalagi setelah keluar angka resmi dan skrg jd heboh karena K/L menjerit (ada K/L yg penghematan sampai 70% dari total pagu belanja barang dan modal). Semalam Pak Dir baru selesai rapat di Wamen dan ada Mensesneg jg. Sepertinya hasilnya positif: Mensesneg mulai memahami kondisinya dan akan membuka opsi K/L lain jg dihemat. Kita tunggu seperti apa arahannya. Insyaallah pagi ini jam 8 Semua pegawai Dit PA dikumpulkan. Demikian sekilas info.